Pesan Wabup Malang Dalam Agenda Refleksi, Evaluasi, Tasyakuran Tiga Tahun 'Malang Makmur'

Wabup Didik : Peningkatan kualitas pembangunan khususnya akses jalan antar kawasan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi juga kesejahteraan bagi masyarakat Malang Selatan pada khususnya dan Kabupaten Malang secara luas.

26 Feb 2024 - 18:00
Pesan Wabup Malang Dalam Agenda Refleksi, Evaluasi, Tasyakuran Tiga Tahun 'Malang Makmur'
Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs Didik Gatot Subroto dihadapan awak media usai agenda refleksi, evaluasi, dan tasyakuran Tiga Tahun Malang Makmur di Pendopo Kepanjen Kabupaten Malang (Hafid/SJP)

Kabupaten Malang, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang gelar agenda Refleksi, Evaluasi Peringatan Tiga Tahun "Malang Makmur" di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (28/2/2024).

Kegiatan tersebut menjadi tanda perjalanan tiga tahun kepemimpinan Bupati Malang Drs HM Sanusi bersama Wakilnya Drs Didik Gatot Subroto membangun Kabupaten Malang dalam tag line "Malang Makmur" sejak dilantik Gubernur Jawa Timur, saat dijabat Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada 26 Februari 2021.

Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik sampaikan apresiasinya terhadap semua yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Malang serta segala upaya, sehingga banyak progres pembangunan dapat diraih bersama. 

Sebagai Wabup Malang, ia berharap, puluhan prestasi yang telah diraih Pemkab Malang dalam kurun waktu tiga tahun tidak menjadikan upaya pembangunan Kabupaten Malang berhenti dan berpuas diri.

"Kita tidak bisa berpuas diri, sebaliknya mari kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk semakin giat dalam bekerja menggapai hal-hal yang belum kita raih, tanpa mengesampingkan dan tetap mempertahankan, serta meningkatkan apa-apa yang telah kita capai selama ini," ujarnya saat mengawali sambutan, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pembangunan khususnya akses jalan antar kawasan, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi juga kesejahteraan bagi masyarakat Malang Selatan pada khususnya dan Kabupaten Malang secara luas. 

Ia juga katakan, aspek birokrasi Pemkab Malang juga telah berhasil mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. 

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

"Terlepas dari berbagai prestasi dan capaian positif yang telah diraih, kami tentu menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan 'Malang Makmur'. Namun kita harus optimistis bahwa Kabupaten Malang menyimpan begitu banyak potensi dan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat," tukasnya.

Usai agenda Didik berkesempatan uraikan beberapa program kerja yang sudah terealisasi dan yang masih terus dijalankan, hingga akhir jabatannya mendatang kepada awak media.

Lebih lanjut Didik katakan, refleksi, evaluasi dan tasyakuran kali ini menjadi planning panjang Pemkab Malang yang bakal terus diupayakan guna mewujudkan visi misi Malang Makmur. Dengan tetap mengedepankan skala prioritas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya Kabupaten Malang.

"Tentunya, ini kan program kerja setiap tahun, mana yang prioritas, kita dahulukan, saat ini alhamdulillah, di dalam mencapai tujuannya selama tiga tahun berjalan, ada 83 penghargaan, di pendidikan cukup luar biasa, infrasturktur kita juga berbeda dengan wilayah lain," ujarnya.

Ia kemudian tambahkan bahwa dalam sektor pembangunan jalan, ada suatu kebanggaan di dalam tag line Malang Makmur, yakni jalan menuju pantai selatan yang hampir semua terealisasi.

"Kedua ada saluran kebutuhan air bersih di Malang selatan, ketiga, jalan lintas barat, Karangkates, Donomulyo, juga adanya SMK Taruna, kemudian kita punya stadion berskala internasional," jelas Didik.

Disinggung mengenai kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Didik menjawab jika di awal pemerintahannya tercatat di skala 10,5. Namum kini kemiskinan ekstrem sudah turun.

"Kebutuhan penurunannya besar, awal kita 10,5 sekarang jadi 6,4," ucapnya.

Didik juga tambahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) menjadi tolak ukur prioritas pembangunan bersama jajaran untuk segera merampungkan semua program yang sudah direncanakan.

Artinya, Didik kembali jelaskan jika pihak Pemkab Malang berusaha mengajukan diri ke provinsi maupun ke pusat, untuk melaporkan data kebutuhan pembangunan daerah.

Terobosan tersebut juga melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selalu berkomunikasi ke Kementerian sebagai bentuk sinergitas ke pemerintah pusat, agar pemerintah tahu support apa yang dibutuhkan daerah.

Acara ini juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Malang, Pj Sekda Kabupaten Malang, sejumlah Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta para undangan. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow