Pemkot Surabaya Siapkan Lahan 6 Hektar untuk Sekolah Rakyat

SURABAYA, SJP — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi menyiapkan lahan seluas 6 hektar di kawasan Tambak Wedi untuk mendukung pembangunan fisik Sekolah Rakyat. 

Proyek strategis yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.

Pembangunan gedung fisik ini menandai fase baru program Sekolah Rakyat di Surabaya. Sebelumnya, pada tahun 2025, program tersebut telah berjalan sebagai proyek percontohan (pilot project) dengan memanfaatkan fasilitas milik Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengonfirmasi bahwa proses konstruksi yang didanai oleh kementerian terkait telah dimulai. 

Lahan yang disediakan Pemkot Surabaya tersebut terbagi dalam dua bidang utama yang nantinya akan terintegrasi.

"Alhamdulillah, pembangunan sudah dikerjakan oleh kementerian. Sekolah Rakyat ini berlokasi di Tambak Wedi dengan luas lahan 6 hektar yang terbagi menjadi dua bidang, yakni 4 hektar dan 2 hektar," ujar Eri, Selasa (20/1/2026).

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan nasional yang dirancang untuk memberikan akses layanan pendidikan gratis dan inklusif bagi masyarakat prasejahtera. 

Dalam skema ini, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan, sementara pembangunan infrastruktur sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.

Eri menjelaskan, meski pembangunan diprediksi belum rampung secara keseluruhan pada 2026, fasilitas tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran mendatang.

"Insyaallah di tahun 2026 sudah bisa digunakan untuk tahun ajaran baru, meskipun belum beroperasi secara penuh (100 persen). Terkait lahan yang terpecah, rencana ke depan akan dibangun jembatan penghubung antara dua bidang bangunan tersebut," jelasnya.

Satu hal yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah sistem rekrutmen peserta didik. Eri menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan menerapkan sistem seleksi atau tes masuk akademik. 

Penentuan siswa akan dilakukan secara otomatis melalui sinkronisasi database warga tidak mampu yang telah terverifikasi oleh pemerintah.

"Tidak ada sistem tes. Siswa yang masuk ditentukan berdasarkan database warga tidak mampu. Jika kuotanya 100, maka 100 warga yang paling membutuhkan akan masuk secara otomatis sesuai peringkat prioritas kemiskinan," tegas wali kota.

Di akhir keterangannya, Eri Cahyadi memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan peruntukan sekolah ini. 

Ia mengimbau agar kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal reguler.

"Saya ingatkan, sekolah ini hak warga miskin. Yang mampu jangan mengambil jatah warga yang tidak punya. Ini adalah komitmen kita untuk pemerataan kualitas pendidikan di Surabaya," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries