Pemkot Batu Soroti Tingginya Kasus Darurat, Perkuat Layanan Kesehatan dari Desa
Melalui penyelarasan JKN, Pemkot Batu berharap pola pelayanan kesehatan masyarakat berubah secara bertahap. Layanan promotif dan preventif diperkuat, rujukan darurat ke rumah sakit ditekan, dan sistem kesehatan daerah menjadi lebih efisien serta berkelanjutan
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu mulai menggeser fokus kebijakan kesehatan dari sekadar kepesertaan menuju pemanfaatan layanan. Langkah ini diambil menyusul masih tingginya rujukan rumah sakit yang didominasi kasus gawat darurat, meski cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batu tergolong baik.
Wali Kota Batu Nurochman pada Kamis (8/1/2026) menilai penyelarasan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang optimalisasi JKN sebagai instrumen untuk menghidupkan kembali fungsi fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya di desa dan kelurahan.
"Idealnya puskesmas, layanan kesehatan desa, hingga tenaga medis di tingkat terbawah menjadi garda depan penanganan kesehatan masyarakat. Dengan layanan yang aktif dan mudah diakses, masyarakat tidak lagi menunggu kondisi sakit berat sebelum berobat ke rumah sakit," urainya.
Pasalnya, saat ini rujukan ke rumah sakit masih didominasi kondisi darurat, yang berarti sistem layanan dasar belum berjalan optimal dan sedang di perbaiki lewat Perwali JKN.
Pemkot Batu menargetkan penguatan layanan kesehatan desa berjalan tanpa membebani pemerintah desa. Kebijakan diarahkan sebagai bentuk penajaman program daerah agar lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan desa.
Dalam sepuluh bulan terakhir, upaya konkret mulai dilakukan, mulai dari penyiapan tenaga medis di desa hingga optimalisasi aset bangunan milik pemerintah untuk difungsikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
"Pemanfaatan aset tersebut dilakukan tanpa mengubah status kepemilikan, sehingga tetap aman secara regulasi," tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
