Pemkot Batu Matangkan Skema Teknis Rumah Subsidi, Validasi Data Penerima Mulai Disiapkan
Program rumah subsidi dimaksudkan agar tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menjadi fondasi penataan permukiman yang lebih inklusif di Kota Batu. Pemkot menilai keberhasilan tahap awal pembangunan akan menjadi indikator untuk memperluas cakupan program pada tahun-tahun berikutnya
KOTA BATU, SJP - Setelah menyatakan kesiapan merealisasikan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Kota Batu mulai mematangkan skema teknis pelaksanaan program tersebut. Salah satu fokus utama yang disiapkan saat ini adalah validasi data calon penerima serta penataan mekanisme distribusi agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq pada Kamis (12/2/2026) mengatakan pendataan calon penerima menjadi tahap krusial sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkot berupaya memastikan rumah subsidi benar-benar diperuntukkan bagi warga yang memenuhi kriteria.
“Kami akan melakukan sinkronisasi data dengan berbagai instansi, termasuk data kependudukan dan basis data kesejahteraan. Ini penting agar program tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Selain validasi penerima, Pemkot juga tengah menyiapkan konsep kawasan hunian yang tidak hanya berfokus pada penyediaan unit rumah, tetapi juga keberlanjutan lingkungan permukiman. Infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, drainase, serta fasilitas umum dan sosial akan dimasukkan dalam perencanaan awal.
Menurut Arief, pendekatan kawasan terpadu diperlukan agar pembangunan rumah subsidi tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari, seperti kepadatan tanpa fasilitas pendukung.
“Kami tidak ingin sekadar membangun rumah. Kawasan harus layak huni, memiliki akses mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Di sisi lain, koordinasi dengan pengembang dan lembaga pembiayaan terus diperkuat, terutama terkait skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pemkot menilai dukungan sektor perbankan menjadi faktor penentu keterjangkauan bagi MBR.
Pemkot juga mulai memetakan potensi hambatan, termasuk fluktuasi harga lahan dan kesiapan pengembang memenuhi standar teknis pembangunan rumah bersubsidi. Karena itu, komunikasi intensif dengan asosiasi pengembang terus dilakukan agar perencanaan tetap realistis.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses penetapan penerima dan finalisasi kawasan ditargetkan rampung sebelum pembangunan fisik dimulai pada pertengahan 2026. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
