Pemkab Trenggalek Bedah Buku Reset Indonesia, di Madiun Malah Dibubarkan Aparat

TRENGGALEK, SJP — Kontras tajam mewarnai perlakuan terhadap literasi kritis di Jawa Timur. 

Saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menjadikan buku Reset Indonesia 1 sebagai instrumen otokritik birokrasi, aparat di Kabupaten Madiun justru melakukan tindakan represif dengan membubarkan diskusi buku yang sama.

Di Trenggalek, Senin (22/12/2025), Bupati Mochamad Nur Arifin mengambil langkah provokatif secara intelektual dengan mengumpulkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Amphiteater Hutan Kota. 

Langkah tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya membedah persoalan struktural bangsa yang diriset selama 15 tahun oleh Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Nur Arifin secara tajam menyentil mentalitas zona nyaman birokrasi yang kerap terjebak rutinitas administratif. 

Di tengah kondisi fiskal Trenggalek yang termasuk terendah di Jawa Timur, ia menuntut ASN untuk melakukan muhasabah kebijakan.

"Kita harus memiliki kapasitas fiskal yang kuat, tetapi performanya harus environmental. Pembangunan tidak boleh mengorbankan keadilan sosial demi angka pertumbuhan semata," tegas bupati yang karib disapa Mas Ipin itu.

Ia bahkan melontarkan sindiran keras melalui pepatah Kere nanging ora sepele sebuah manifestasi agar keterbatasan anggaran tidak menjadi pemakluman atas minimnya inovasi. 

Namun, Nur Arifin tetap menunjukkan sikap pragmatis yang kritis, ia menolak gagasan idealis buku tersebut mengenai akses air gratis secara total, dengan dalih kemandirian finansial melalui subsidi silang industri AMDK demi keberlanjutan layanan publik.

Berbanding terbalik dengan keterbukaan di Trenggalek, diskusi buku yang sama di Desa Wisata Gunungsari, Kabupaten Madiun, Sabtu (20/12/2025) malam, justru berujung pembungkaman. 

Acara yang sedianya menjadi ruang dialektika di Pasar Pundensari dibubarkan paksa oleh koalisi aparat pemerintah desa, pihak pemerinrah kecamatan, babinsa, hingga polsek dengan dalih administratif perizinan.

Padahal, panitia mengklaim telah melayangkan surat pemberitahuan resmi. Pembubaran ini menjadi noda hitam dalam diskusi yang telah berjalan mulus di 45 titik di Indonesia, termasuk di lingkungan kampus dan pendopo wakil rakyat.

Dandhy Dwi Laksono, salah satu penulis, menyebut insiden Madiun sebagai pengesahan atas tesis buku mereka. 

"Di tempat ini menjadi pembuktian bahwa memang kita perlu mereset Indonesia. Persis seperti malam inilah situasi (represif) yang kita hadapi," ujar Dandhy menanggapi tindakan aparat yang alergi terhadap diskusi literatur.

Dua peristiwa yang bertolak belakang ini menunjukkan disparitas pemahaman otoritas terhadap fungsi kritik. 

Di satu sisi, Trenggalek mencoba mengintegrasikan narasi kritis ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih progresif-ekologis. Di sisi lain, pembubaran di Madiun mengonfirmasi kekhawatiran yang dituangkan dalam Reset Indonesia mengenai menyempitnya ruang sipil. (*) 

Editor: Syaiful Aries