Partisipasi KB di Kota Batu Menurun, Pemkot Genjot Akseptor Baru pada 2026

KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu meningkatkan upaya penguatan Program Keluarga Berencana (KB) setelah jumlah peserta aktif terus mengalami penurunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pemerintah menargetkan penambahan 1.497 akseptor baru sepanjang 2026 untuk mengembalikan tren partisipasi masyarakat.

Kepala DP3AP2KB Kota Batu, Heru Yulianto pada Selasa mengatakan penurunan jumlah peserta KB aktif memang tidak terjadi secara drastis, namun berlangsung secara konsisten sehingga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keberhasilan program KB tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.

“Sebagai respons, Pemkot Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor baru pada 2026. Target itu juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Heru.

Berdasarkan data DP3AP2KB, jumlah peserta KB aktif pada Januari 2025 tercatat sebanyak 26.194 akseptor. Angka tersebut menurun menjadi 25.515 peserta pada akhir 2025 dan kembali turun menjadi 25.231 peserta hingga Maret 2026. Dengan demikian, selama sekitar 14 bulan jumlah peserta aktif berkurang sebanyak 963 akseptor.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Tahun ini ditargetkan terdapat 800 akseptor implan, 630 akseptor Intrauterine Device (IUD), 65 akseptor Metode Operasi Wanita (MOW), serta 2 akseptor Metode Operasi Pria (MOP).

Meski target tahun ini lebih rendah dibanding capaian 2025 yang mencapai 1.827 akseptor baru, Heru optimistis sasaran tersebut dapat terpenuhi melalui penguatan layanan di berbagai lini.

Salah satu strategi yang ditempuh ialah memperluas akses pelayanan KB melalui kerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan. Saat ini terdapat sekitar lima rumah sakit yang menjadi mitra pelayanan, di antaranya RS Hasta Brata, RS Baptis, dan RS Punten.

Selain rumah sakit, pemerintah juga memperkuat peran bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat. Para bidan tidak hanya memberikan konsultasi kepada calon akseptor, tetapi juga telah dibekali alat kontrasepsi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus selalu merujuk ke rumah sakit.

Di sisi lain, DP3AP2KB terus memperluas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan manfaat mengikuti program KB.

“Selain penguatan layanan, kami juga mengintensifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Sosialisasi dilakukan lebih masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga,” kata Heru.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Kader KB, penyuluh lapangan, hingga bidan secara berkala mendapatkan pelatihan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

“Pemerintah juga memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari tahap skrining calon akseptor hingga pemasangan alat kontrasepsi,” ujarnya.

Untuk beberapa metode kontrasepsi tertentu, pemerintah bahkan menyediakan dukungan berupa fasilitas transportasi dan konsumsi guna mempermudah masyarakat mengakses layanan KB.

Meski berbagai strategi telah dijalankan, Heru mengakui penyebab menurunnya jumlah peserta aktif masih terus dievaluasi. Menurutnya, faktor yang memengaruhi cukup beragam, mulai dari pilihan setiap keluarga, perubahan pola pikir masyarakat, hingga dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian