MayDay 2024: Buruh Jatim Tolak Omnibus Law, Tuntut Upah Layak dan Jaminan Sosial

Surabaya, SJP - Ribuan buruh di Jawa Timur mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2024 dengan aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (1/4).

Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, upah murah, dan sistem outsourcing, serta menuntut peningkatan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Puluhan ribu buruh tersebut, tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) dan Gerakan Rakyat (Gerak).

Mereka datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto,Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy menyampaikan komitmennya untuk meneruskan semua usulan buruh kepada pemerintah pusat.

Pemprov Jatim akan memfasilitasi perwakilan Gasper Jatim untuk menyampaikan dan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat dengan peserta adalah perwakilan dari pimpinan Gasper.

"Bahkan sampai nanti ke DPR RI," kata Adhy Karyono dihadapan ribuan buruh.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jatim ini juga tegas sampaikan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh bagian dari bentuk komitmen Pemprov Jatim.

Ia mengatakan bahwa buruh merupakan pilar penting dalam pembangunan dan pendongkrak ekonomi Jawa Timur.

Adhy juga menjelaskan bahwa tema May Day 2024, "Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten" dengan tagline "May Day is Terampil Day", selaras dengan RPJMD Jatim. 

Tema dan tagline ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas SDM buruh agar mampu menghadapi persaingan global.

Sementara itu, Ketua SPSI Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa terdapat tuntutan atau usulan buruh pada May Day 2024 diantaranya ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

"Buruh meminta Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan penerima upah dan PBI Kabupaten/Kota," urainya.

Ditambahkan Fauzi, sebagai bentuk rasa syukur di tengah suasana orasi yang sangat akrab dan harmoni dimana para buruh menyuarakan beberapa aspirasi atau usulan kepada pemerintah.

Berikut beberapa poin maksud dan tujuan orasi disampaikan massa aksi:

Penolakan Omnibus Law dan Tuntutan Upah Layak

Salah satu poin utama dalam tuntutan buruh adalah penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

Buruh menilai bahwa undang-undang tersebut telah melemahkan hak-hak mereka dan membuka peluang eksploitasi oleh pengusaha.

Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum yang layak dan penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja. Mereka juga meminta agar pemerintah menyediakan transportasi yang layak dan murah bagi buruh yang bekerja di kawasan industri.

Peningkatan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan

Di bidang jaminan sosial, buruh meminta agar pemerintah meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk pekerja minimal 10 persen.

Mereka juga meminta agar Pemprov Jatim membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi buruh.

Dalam bidang pendidikan, buruh meminta agar Pemprov Jatim menambah kuota dan memperketat pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi anak buruh minimal 5 persen.

Momentum Perjuangan Buruh

May Day 2024 juga menjadi momentum bagi buruh untuk mengenang perjuangan Marsinah, pahlawan buruh yang gugur dibunuh saat memperjuangkan hak-hak buruh. Pj Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan mempercantik taman di sekitar monumen Marsinah di Nganjuk.

Kegiatan May Day 2024 di Jawa Timur berlangsung aman dan terkendali. Ribuan buruh yang mengikuti aksi damai tersebut membubarkan diri dengan tertib pada pukul 17.00 WIB.(**)

Editor: Tri Sukma