Marhaen Gelar Reuni Relawan Pemenangan Pilkada di SMK Kusuma Negara, Begini Tanggapan Pakar Hukum

NGANJUK, SJP — Kegiatan reuni relawan pemenangan Marhaen–Hendy (Rekamdy) yang digelar pada Sabtu (10/5/2025) di SMK Kusuma Negara, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berlangsung hangat dan penuh keakraban. 

Kegiatan tersebut kebetulan bertepatan dengan peringatan dies natalis SMK Kusuma Negara yang juga dilaksanakan di lokasi yang sama. Yakni di aula SMK Kusuma Negara. 

Acara reuni ini dihadiri para relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai unsur. Meski bersamaan dengan kegiatan sekolah, panitia memastikan kedua acara berjalan dengan tertib, terkoordinasi, dan tidak saling mengganggu.

Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan trima kasih kepada para relawan kemenangan. Dia mengapresiasi dan menghargai kehadiran relawan yang pernah berjuang bersama dalam Pilkada 2024.

"Terima kasih kepada semuanya yang memberikan dukungan, usaha, doa yang diberikan kepada kami,” Kata Marhaen, Sabtu (10/5/2025).

Saat disinggung seusai acara reuni relawan, Marhaen menjelaskan bahwa acara tersebut tidak mengandung unsur politik. Dia juga membenarkan bahwa kegiatannya bersamaan dengan acara dies natalis SMK Kusuma Negara.

“Kegiatan reuni ini tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Ini murni silaturahmi dan refleksi perjuangan masa lalu. Kebetulan acara ini bersamaan dengan dies natalis SMK,” ucap pria yang akrab disapa Kang Marhaen itu.

Kepala SMK Kusuma Negara, Prof. Sumarji menegaskan bahwa kedua acara tersebut tidak berkaitan. Meski sama-sama acara reuni, namun dies natalis SMK Kusuma Negara tidak ada hubungannya dengan reuni relawan pemenangan Marhaen–Hendy.

"Tidak ada hubungannya, yang penting kita sukseskan acara Pak Marhaen," singkatnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Sholikhin Ruslie menegaskan, lembaga pendidikan dan aparatur sipil negara (ASN) harus steril dari politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Pandanagan saya terkait kejadian reuni di SMK Kusuma Negara Baron, secara tekstual, pada saat seperti ini selesai kampanye bukan berarti seenaknya sendiri. Karena dengan dalih apa pun syukuran itu juga salah satunya berpolitik, kan tidak mungkin yang diundang itu pendukungnya, tapi tidak dilarang kalau bisa dihindari," jelasnya, Ahad (11/5/2025).

Solikhin menambahkan, bupati adalah milik semua orang, justru dengan syukuran itu akan menodai dan menyakiti yang tidak memilih. Menurutnya, kegiatan tasyakuran itu tidak harus di gedung sekolah.

"Syukuran tidak apa-apa, tapi cari tempat yang lain, lebih netral, bukan tempat pendidikan dan bisa mencari cara yang lebih elegan," tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa