Mahasiswa Unibo dan 5 Anggota DPRD Bondowoso Diskusi Isu Kemiskinan

Sarasehan urgensi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan wujud nyata civitas akademika Fakultas Hukum Unibo dalam mendalami isu-isu kemiskinan yang kemudian diaktualisasikan melalui forum akademik.

10 Oct 2023 - 22:00
Mahasiswa Unibo dan 5 Anggota DPRD Bondowoso Diskusi Isu Kemiskinan
Kupas Tuntas Isu Kemiskinan, Universitas Bondowoso Gelar Sarasehan Urgensi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Abror for SJP)

Kabupaten Bondowoso, SJP - Fakultas Hukum Universitas Bondowoso menggelar sarasehan bertemakan 'Urgensi Kebijakan Regulatif dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. 

Acara dibuka langsung oleh Rektor Unibo, Samsul Arifin, di Aula Kampus setempat, Senin (9/9/2023).

Menariknya, sarasehan tersebut diisi oleh lima anggota DPRD Bondowoso, di antaranya, H. Tohari dari Fraksi PKB, Barri Sahlawi Zaen dari Fraksi PPP, Ady Kriesna dari Fraksi Amanat Golkar, M  Irsan Warwanda Bachtiar dari Fraksi PDIP dan Abdul Majid dari Fraksi Gerindra serta Dosen Fakultas Hukum Unibo Anisatul Hamidah.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bondowoso Achmad Abrari mengatakan, sarasehan urgensi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan wujud nyata civitas akademika Fakultas Hukum Unibo dalam mendalami isu-isu kemiskinan yang kemudian diaktualisasikan melalui forum akademik.

Menurutnya, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan, mulai dari upaya pengurangan beban pengeluaran, program pemberdayaan, serta penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Namun, masih saja ditemukan persoalan kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja. Ditemukan fakta bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan tinjauan persepktif bidang antropologi, sosiologi, psikologi, dan budaya.

"Sumber daya di kampus dapat membantu pemerintah daerah dalam mencari solusi. Mahasiswa dan para dosen memiliki pemikiran, riset, dan karya ilmiah yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan," jelasnya.

Dari sarasehan yang dilakukan, Abrari berharap ditemukan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengentasan kemiskinan. 

"Karena kemiskinan bukan hanya tanggungjawab Dinas Sosial. Pengentasan kemiskinan harus dijalankan oleh semua lini. Mengingat penyebab kemiskinan dipengaruhi banyak faktor seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya pengangguran, sedikitnya lapangan kerja, pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata,” ujarnya. 

“Oleh sebab itu menjadi penting untuk menyusun payung hukum dan komitmen bersama dalam aplikasinya," tambahnya.

"Agar kemiskinan bisa dikurangi secara signifikan, nanti bisa dilihat dari berapa persen anggaran yang akan digelontorkan untuk program pengentasan kemiskinan," pungkasnya.

Pantauan di lokasi, jalannya sarasehan berlangsung dinamis. Materi yang disampaikan baik oleh anggota DPRD dan Dosen Fakultas Hukum mendapatkan respon berupa tanggapan, kritik dan pertanyaan dari peserta. 

Turut hadir dalam acara tersebut seluruh Koordinator Kecamatan Pendamping Keluarga Harapan (PKH). (*)

Editor : Queen Ve

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow