Mahasiswa Surabaya Sebar Pamflet Suarakan Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM

Surabaya, SJP - Sekelompok mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan aksi sebar pamflet bertuliskan "Achtung! Reformasi Dikhianati," di area sekitar kedua kampus, tepatnya di sepanjang jalan Semolowaru, Kota Surabaya.

Helfi Putra selaku koordinator Mahasiswa Unitomo jelaskan aksi tersebut merupakan bentuk gerakan edukasi oleh mahasiswa kepada masyarakat untuk sadar politik dan membuka mata dalam perkara pelanggaran HAM.

"Kegiatan kali ini lebih kearah edukasi yang berkaitan tentang kasus pelanggaran HAM dan politik dinasti yang merusak konstitusi," terang Helfi saat sedang melakukan koordinasi beberapa mahasiswa di depan Kampus Unitomo, Kamis (11/01/2024).

Menurutnya, di momen politik jelang Pemilu seperti saat ini perlu adanya aksi nyata dan pengawalan dari masyarakat untuk mencegah adanya tindak kecurangan atau pelanggaran yang bisa mencederai hasil Pemilu 2024 di tanggal 14 Februari nanti.

"Saya tegaskan, aksi ini tidak ditunggangi Partai manapun, ini murni otak dari mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat melalui penyebaran pamflet di jalan, lampu merah dan beberapa titik lokasi lainnya," terang Helfi kepada Suarajatimpost.com.

Terlihat tulisan yang menjadi headline dalam pamflet adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis di tahun 1997-1998 dengan foto Capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto sebagai latar belakang halaman depan pamflet itu.

Meski aksi penolakan dilakukan begitu keras oleh para mahasiswa terhadap Paslon 02, terpantau sepanjang jalan Semolowaru sekitar Kampus Unitomo dan Untag tetap dipenuhi baliho-baliho Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kegiatan ini tentunya ditujukan agar pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024 menjadi pemilu yang sehat dan hasilnya juga sehat," tegasnya.

Helfi juga tambahkan bahwa kegiatan ini merupakan aksi nyata dari mahasiswa secara spontanitas untuk ikut perjuangkan demokrasi, agar cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 tidak berakhir sebagai mimpi semata karena rusaknya konstitusi.

"Harapan kami tentutnya nanti Indonesia jangan sampai dipimpin oleh seseorang dengan rekam jejak yang buruk, apalagi berkaitan dengan pelanggaran HAM. Karena jika tidak tuntas pelaku akan semena-mena dan berpotensi memunculkan korban berikutnya," ujar Helfi.

"Politik dinasti pun demikian, pelanggaran ini nanti akan dirawat apalagi berbicara di pusat. kedepan orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak pemerintah pasti akan sulit masuk, karena Nepotisme menjadi jalan utama memasuki Pemerintahan," pungkasnya.(*)

editor: trisukma