Komisi II DPRD Bondowoso, Ungkap Kelangkaan Elpiji 3 Kg

DPRD Bondowoso memastikan stok LPG subsidi aman. Kelangkaan dan lonjakan harga dipicu pembelian berlebih akibat lemahnya pengawasan dan pencatatan di pangkalan.

29 Jan 2026 - 17:40
Komisi II DPRD Bondowoso, Ungkap Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Komisi II DPRD Bondowoso saat sidak ke salah satu agen elpiji di Kelurahan Nangkaan (Foto : Rizqi/SJP)

BONDOWOSO, SJP – Fenomena sulitnya gas elpiji 3 kilogram, atau yang kerap kali disebut gas melon, di Kabupaten Bondowoso, terkesan menjadi kejadian tahunan menjelang bulan suci Ramadan.

Selain sulit untuk didapatkan, gas elpiji yang disubsidi untuk masyarakat miskin ini, harganya kian melonjak, sampai di kisaran Rp22 ribu per tabung. Bahkan, warga sampai mengantre di pangkalan untuk mendapatkannya.

Melihat fenomena teresbut, Komisi II DPRD Bondowoso bersama Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Diskoperindag, jajaran kepolisian dan TNI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, beberapa agen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan, distribusi elpiji 3 kilogram di Bondowoso sebenarnya dalam kondisi cukup dan telah sesuai dengan Delivery Order (DO) yang ditetapkan.

Namun, kelangkaan yang dirasakan masyarakat diduga kuat dipicu oleh lemahnya pencatatan di tingkat pangkalan, sehingga membuka peluang pembelian berlebih oleh satu keluarga.

Hal tersebut disampaikan Tohari usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas penyaluran elpiji, mulai dari SPBE, agen elpiji, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pada Kamis (29/1/2026).

“Setiap DO yang diterima Bondowoso sudah kami pastikan tersalurkan dengan benar ke agen. Agen juga sudah mendistribusikan ke seluruh pangkalan. Jadi secara sistem, distribusi itu berjalan,” ujar Tohari kepada awak media.

Menurutnya, persoalan muncul di tingkat pangkalan, terutama terkait pencatatan pembelian elpiji subsidi. Idealnya, penjualan elpiji 3 kg dicatat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), bukan sekadar nama pembeli, agar satu keluarga tidak bisa membeli melebihi jatah.

“Jatah per keluarga itu lima tabung per bulan, sesuai ketentuan dari Pertamina. Tapi di lapangan, pencatatan ini belum dilakukan secara disiplin. Akibatnya, ada dugaan satu KK bisa membeli lebih dari satu tabung, bahkan di beberapa pangkalan atau pengecer berbeda,” jelasnya.

Tohari menilai kondisi tersebut memicu kepanikan di tengah masyarakat. Kekhawatiran tidak kebagian elpiji membuat sebagian rumah tangga melakukan pembelian berlebih dan menyimpan tabung di rumah, meski kebutuhan sebenarnya tidak sebesar itu.

“Kalau satu rumah tangga beli satu tabung per hari, jelas tidak masuk akal karena tidak mungkin habis dalam sehari. Tapi karena isu kelangkaan berkembang, masyarakat jadi takut dan akhirnya menimbun,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Tohari, kuota elpiji subsidi untuk Bondowoso masih tergolong mencukupi. Saat ini, distribusi elpiji 3 kg di Bondowoso mencapai sekitar 19 ribu tabung per hari.

“Jumlah itu saya yakin cukup, sepanjang distribusinya tepat sasaran dan tidak ada pembelian berlebih,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Bondowoso telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina agar segera memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan di pangkalan. Evaluasi akan dilakukan dalam waktu satu minggu untuk melihat dampaknya di lapangan.

“Mulai besok hingga sepekan ke depan, kita minta pencatatan dilakukan secara benar. Setelah itu akan kita evaluasi apakah sudah ada perbaikan atau belum,” katanya.

Selain itu, tim pengawas dan pembina peredaran elpiji diminta terus melakukan pemantauan guna mencegah praktik penimbunan, meski Tohari meyakini penimbunan yang terjadi tidak berskala besar. Dalam kesempatan itu, Tohari juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan elpiji subsidi sesuai peruntukannya.

“Yang tidak berhak, mohon tidak menggunakan LPG subsidi. Ini hanya untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Pengusaha besar dan masyarakat mampu seharusnya menggunakan LPG non-subsidi. Kalau semua patuh, insyaallah tidak akan ada kelangkaan,” pungkasnya.

SPBE Pastikan Stok Aman

Pemerintah terus menegaskan bahwa stok elpiji 3 kilogram di Bondowoso dalam kondisi aman. Namun fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi hingga harus mengantre. 

Manager SPBE Bondowoso, Handoko, menyatakan pasokan elpiji dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan dan proses penyaluran berjalan normal.

“Kalau di SPBE sendiri dari tahun-tahun kemarin tidak ada pengurangan. Pengambilan dari agen juga tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Kami mengisi sesuai DO yang dimiliki agen,” ujar Handoko saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, SPBE Bondowoso menyalurkan sekitar 60 ton elpiji per hari. Namun terkait kebutuhan riil masyarakat Bondowoso, Handoko menyebut hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Pertamina.

“Soal kebutuhan real Bondowoso, itu koordinasi antara Pemda dengan Pertamina. Kami hanya melayani pengisian sesuai DO. Tapi untuk pengiriman dari kontainer hingga penyaluran ke agen, semuanya aman, tidak ada kendala,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow