Ketua DPRD Kota Batu Apresiasi Rotasi Pejabat: Momentum Penguatan Responsivitas Birokrasi

KOTA BATU, SJP — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Didik Subianto, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terkait pelantikan dan pergeseran jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta posisi strategis lainnya.

Langkah ini dipandang sebagai upaya konkret dalam menjaga stabilitas dan performa pemerintahan daerah. 

Politisi yang karib disapa Kaji Bianto ini menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan fenomena organisasional yang wajar sekaligus esensial dalam sebuah dinamika birokrasi.

"Kami di DPRD mengapresiasi langkah Pemkot Batu. Pelantikan dan pergeseran ini adalah bagian dari strategi penyegaran organisasi guna menciptakan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan perangkat daerah," ujar dia pada Kamis (22/1/2026).

Didik mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut profesionalisme tinggi. 

Ia memberikan edukasi bahwa tantangan tata kelola pemerintahan saat ini memerlukan aparatur yang mampu bekerja dengan prinsip cepat, tepat, dan terukur.

Para pejabat yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera melakukan pemetaan masalah dan fokus pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

"Pejabat yang baru dilantik harus segera 'tancap gas'. Jalankan tupoksi dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap program kerja harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Selain aspek kinerja internal, Didik menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). 

Komunikasi yang harmonis, terutama dalam fase perencanaan dan pelaksanaan program strategis daerah, disebutnya menjadi variabel penentu keberhasilan pembangunan Kota Batu.

"Koordinasi adalah kunci utama. DPRD berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah sepanjang kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan rakyat dan selaras dengan koridor perundang-undangan," tambah dia.

Menyikapi masih adanya sejumlah posisi strategis yang diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) maupun Pelaksana Tugas (Plt), Didik menilai hal tersebut sebagai solusi transisi yang realistis agar fungsi pelayanan tidak mengalami stagnasi.

Meski demikian, pihak legislatif mendorong agar proses pengisian jabatan definitif segera dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan.

"Hal terpenting adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh proses transisi ini. Kami berharap proses menuju jabatan definitif dapat berjalan cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," pungkasnya. (***)

Editor: Syaiful Aries