Ketua DPRD Batu Dukung Pelatihan Kerja Rp1,1 Miliar, Ingatkan Soal Efektivitas dan Serapan Kerja
Dukungan DPRD terhadap program pelatihan kerja menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi kunci menekan pengangguran di Kota Batu. Namun di sisi lain, efektivitas program tetap menjadi catatan penting, terutama terkait serapan kerja nyata, keberlanjutan pendampingan, dan kemampuan pelatihan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat
KOTA BATU, SJP – Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, merespons program pelatihan kerja senilai Rp1,1 miliar yang disiapkan Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menekan angka pengangguran yang naik menjadi 5.024 orang pada 2025.
Diwawancarai pada Kamis (14/5/2026) politisi PKB tersebut menilai langkah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan kebijakan positif. Terlebih, jenis pelatihan yang dipilih dinilai cukup relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
“Kalau melihat bidang pelatihannya seperti digital marketing, K3, barista, sampai make up, itu memang cukup dekat dengan kebutuhan sektor jasa dan pariwisata di Kota Batu. Ini langkah yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan pola pelatihan dari model konvensional menuju keterampilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri digital dan ekonomi kreatif memang sudah menjadi kebutuhan daerah wisata seperti Kota Batu.
Namun demikian, Didik mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti hanya pada pelaksanaan pelatihan semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. DPRD, kata dia, tetap akan mengawasi sejauh mana pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap penurunan angka pengangguran.
“Yang paling penting bukan hanya jumlah peserta yang ikut pelatihan, tetapi berapa yang benar-benar terserap kerja atau bisa membuka usaha setelah selesai. Itu yang harus diukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program pasca pelatihan, seperti pendampingan usaha, akses permodalan, hingga koneksi dengan dunia industri agar peserta tidak kembali menganggur setelah mendapatkan sertifikat pelatihan.
“Kadang problemnya bukan di pelatihannya, tapi setelah itu mereka jalan sendiri tanpa pendampingan. Ini yang perlu diperkuat,” imbuhnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut meminta Disnaker lebih selektif dalam menentukan peserta agar program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki komitmen mengikuti pelatihan hingga tuntas.
Meski begitu, DPRD tetap mendukung langkah Pemkot Batu dalam mencoba merespons kenaikan angka pengangguran melalui penguatan kompetensi kerja masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar kerja saat ini memang menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam menyiapkan SDM lokal. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
