Kadin Sebut Libur Panjang Bulan Mei Berdampak Negatif Dalam Dunia Bisnis

Jakarta, SJP- Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hariyadi Sukamdani sebut dampak negatif dari libur panjang Mei 2024.

Ia katakan libur panjang berpotensi turunkan produktivitas pekerja secara signifikan.

Dalam wawancara dengan Beritasatu.com pada Sabtu (18/5), Hariyadi jelaskan kebijakan libur panjang ini memiliki dampak yang merugikan, terutama dalam hal produktivitas.

Libur panjang tersebut, sebagai informasi telah ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

"Dilihat secara nasional, kalau libur panjang ini sering terjadi sebetulnya sangat menurunkan produktivitas. Ini sangat berpengaruh," katanya.

Pada Mei 2024 ini terdapat dua libur panjang atau long weekend, yakni pada Kamis (9/5/2024) sebagai libur nasional untuk memperingati Kenaikan Yesus Kristus, dan Jumat (10/5/2024) sebagai cuti bersama. Berikutnya, pada pekan keempat Mei, yakni Kamis (23/5/2024) sebagai libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak, dan Jumat (24/5/2024) sebagai cuti bersama.

Hariyadi jelaskan sektor usaha, terutama sektor perbankan, manufaktur, jasa logistik kargo, dan jasa konsultan, alami dampak negatif yang signifikan akibat dari kebijakan ini.

Penurunan produktivitas dalam pengurusan dokumen dan keterlambatan layanan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar sektor ini.

"Pada sektor perbankan, penurunan produktivitas dalam pengurusan dokumen menjadi sangat terasa ketika perbankan mengikuti libur atau cuti bersama. Hal ini juga berimbas pada sektor manufaktur dan jasa layanan kargo, di mana semua proses menjadi lebih lambat dan terhambat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia tegaskan penundaan layanan tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga melibatkan pelayanan publik di sektor pemerintah.

Akibatnya, pelayanan masyarakat terkait pengurusan dokumen di lembaga pemerintah juga terganggu.

“Hampir semua sektor, termasuk sektor pemerintah. Otomatis semuanya jadi telat ya dan terpaksa harus menunda," katanya.

Menurut penelitian Regional Study on Labour Productivity in ASEAN (2023), produktivitas tenaga kerja Indonesia mencapai US$ 23.890 per pekerja. Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat enam dari 10 negara Asia Tenggara. Singapura menjadi negara ASEAN dengan produktivitas tertinggi, sebesar US$ 149.050.(**)

Sumber: Beritasatu.com/Zhulfakar

Editor: Tri Sukma