Jelang Ramadan, Anggota Komisi XI DPR RI Desak Pemkab Malang Kendalikan Inflasi

MALANG, SJP – Menjelang bulan Ramadan, masyarakat semakin selektif dalam memilih bahan pokok, dengan kecenderungan lebih mengutamakan harga ketimbang kualitas.

Fenomena ini terlihat dalam pemantauan langsung yang dilakukan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo saat meninjau operasi pasar dan distribusi bahan pangan di Malang. 

Andreas menemukan banyak warga lebih memilih beras dengan harga Rp11.000 per kilogram dibandingkan beras premium yang dijual seharga Rp13.000 per kilogram, meskipun kualitasnya lebih baik.

"Masyarakat dalam kondisi sekarang lebih melihat harga daripada kualitas. Mereka bilang, ‘Buat nasi goreng sama saja, yang penting murah.’ Ini menunjukkan daya beli yang melemah dan perlunya intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyoroti ketimpangan harga di pasar bukan hanya sebagai masalah distribusi, tetapi juga strategi pengendalian inflasi yang perlu lebih disinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam operasi yang digelar di Kantor Pos Malang, terlihat antrean warga yang ingin membeli bahan pokok dengan harga subsidi. 

Seorang pembeli, Rizki Amalia, mengaku memilih membeli gula di operasi pasar seharga Rp15.000 per kilogram dibandingkan di pasaran yang mencapai Rp17.500 sampai Rp18.000.

"Kalau beli banyak, saya bisa hemat Rp10.000. Ini buat kebutuhan rumah, bukan untuk dijual lagi," ungkap Amalia.

Hal yang sama juga terjadi pada beras. Saat stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan harga Rp11.000 per kilogram tidak tersedia, banyak warga terpaksa membeli beras premium seharga Rp13.000 per kilogram. 

Padahal, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, selisih Rp2.000 per kilogram sangat berpengaruh terhadap pengeluaran harian mereka.

"Beras premium lebih enak katanya. Tapi kalau buat makan biasa, ya sama saja. Yang penting murah," kata petugas PT POS yang melayani para pembeli.

Melihat kondisi ini, Andreas mendesak Bulog untuk segera membuka kembali distribusi beras SPHP di Jawa Timur. Khususnya di Malang Raya. Tujuannya agar masyarakat tetap dapat membeli beras dengan harga terjangkau.

"Saat ini, Bulog belum mendapat penugasan untuk mendistribusikan beras SPHP di zona satu. Padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Kami akan terus mendorong agar distribusi ini dipercepat," jelas pria yang menjabat anggota DPR RI sejak tahun 2014 itu.

Tidak hanya beras, ketersediaan minyak goreng subsidi merek "Minyak Kita" juga menjadi perhatian. Andreas menilai, harga minyak goreng yang stabil akan sangat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan memasak yang meningkat saat Ramadan.

Dalam agenda operasi pasar juga perlu diawasi agar tepat sasaran. Sistem pendataan berbasis KTP yang diterapkan untuk memastikan penerima bantuan benar-benar membutuhkan, dinilai masih memerlukan perbaikan.

"Harus ada mekanisme pengawasan agar pembelian tidak berulang oleh orang yang sama. Jangan sampai mereka yang benar-benar membutuhkan justru kehabisan stok," tegas politisi PDI-P tersebut.

Dengan langkah konkret dan koordinasi yang lebih baik, Andreas berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan lebaran. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa terbebani lonjakan harga.

Dalam kunjungannya di Malang, Andreas memulai agenda dengan meninjau operasi pasar Bulog di Kantor Pos Malang. 

Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan mengunjungi bioflok ikan gurame yang dikelola Karang Taruna Mulyoagung dan green house pembibitan cabai milik Pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. (*)

Editor: Ali Wafa