HMI Jombang Tolak Tegas Wacana Pilkada di Tangan DPRD

JOMBANG, SJP – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana yang kembali digulirkan sejumlah partai politik ini ditentang keras oleh organisasi mahasiswa tersebut.

Muhammad Daud Al Furqan, Pjs Ketua Umum HMI Jombang, menyatakan, meski isu ini belum dibahas secara formal di internal organisasi, telah terjadi diskusi informal bersama mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Dari diskusi itu, tercapai satu sikap bulat.

“Dari berbagai diskusi itu, kami sampai pada satu sikap yang jelas, yakni menolak keras Pilkada yang dipilih oleh DPRD,” tegas Furqan, Selasa (13/1/2026).

Ia mengakui alasan-alasan pendukung wacana, seperti mahalnya biaya Pilkada langsung, kelelahan demokrasi, dan potensi konflik sosial, terdengar rasional. Namun, solusi yang ditawarkan dinilai keliru.

“Pertanyaannya, apakah untuk memperbaiki demokrasi kita harus mengurangi demokrasi itu sendiri?” ujarnya.

Furqan menegaskan bahwa Pilkada langsung, meski belum sempurna, telah memberi hak fundamental rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pengalihan kewenangan ke DPRD justru memindahkan proses politik dari ruang publik ke ruang elite.

“Ketika kewenangan itu dialihkan ke DPRD, maka proses politik berpindah dari ruang publik ke ruang elite,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD mendapatkan mandat untuk fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk memilih kepala daerah. Realitas politik lokal juga menunjukkan bahwa DPRD rentan terhadap kepentingan partai, transaksi politik, dan pengaruh pemodal.

“Jika Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada DPRD, ruang kompromi tertutup yang minim pengawasan publik akan semakin terbuka,” jelas Furqan.

Menurutnya, jika masalah utamanya adalah tingginya biaya politik, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme dan regulasinya. Misalnya, dengan membatasi biaya kampanye, menegakkan hukum pemilu secara tegas, dan memperkuat pendidikan politik masyarakat.

“Demokrasi memang tidak murah dan sering kali merepotkan. Tetapi sejarah membuktikan, demokrasi justru menjadi lebih berbahaya ketika disederhanakan atas nama efisiensi dan stabilitas,” katanya.

Furqan juga memperingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi menimbulkan krisis legitimasi. HMI Jombang menegaskan sikap penolakan ini tidak akan berubah.

“Kalau elite partai tetap memaksakan wacana ini, sekalian saja ubah sistem politik kita menjadi parlementer,” tandasnya.

Penolakan serupa disampaikan oleh Aan Anshori, Dosen Department Humanities and Interdisciplinary Universitas Ciputra Surabaya, yang juga Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK). Ia menilai pemilu adalah bentuk kontrol terakhir masyarakat dalam demokrasi.

“Pemilu adalah satu-satunya ruang bagi masyarakat untuk memastikan aspirasi politiknya tidak dibajak,” kata Aan.

Menurutnya, mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Wacana ini lebih didorong kepentingan elite politik untuk menekan biaya elektoral.

“Yang perlu dikritik bukan sistem pemilihan langsungnya, melainkan praktik politisi yang selama ini membangun ketergantungan masyarakat pada politik uang,” ujarnya.

Aan menegaskan, Pilkada langsung adalah akses paling mendasar bagi rakyat menentukan pemimpinnya. Pencabutan kewenangan itu sama dengan penghilangan hak politik warga.

“Banyak negara demokrasi maju justru memberi ruang langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah hingga presiden,” tegasnya.

Ia pun secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

“Gagasan ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia,” pungkas Aan Anshori. (*)

Editor : Rizqi Ardian