Hadapi Risiko Bencana dan Krisis Iklim, Indonesia Perkuat 75.261 Desa Tangguh Bencana

KOTA MOJOKERTO, SJP – Berdasarkan World Risk Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.

Oleh sebab itu, Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat ketangguhan 75.261 desa di seluruh Nusantara melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana). 

Penguatan kapasitas ini dianggap mendesak mengingat tingginya kerentanan geografis dan meningkatnya ancaman perubahan iklim global.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan nasional pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pengamatan iklim Indonesia, yaitu 27,521 derajat celcius. 

Secara global, anomali suhu tertinggi juga meningkat menjadi 1,55 derajat celcius, melampaui batas 1,5 derajat celcius yang disepakati dalam Perjanjian Paris. 

Di samping itu, tinggi muka air laut (TML) di Indonesia terus naik dengan laju rata-rata 4,3 mm per tahun, dengan laju yang lebih tinggi di wilayah timur seperti Maluku dan Papua.

"Dunia memasuki zona risiko tinggi perubahan iklim global," ujar Direktur Layanan Informasi Iklim Terapan Kedeputian Bidang Klimatologi BMKG, Marjuki, dalam peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2025 di Pendopo Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Sabtu (11/10/2025). 

Kondisi ini membawa dampak besar berupa peningkatan frekuensi kekeringan, siklon tropis, hingga krisis air dan ketahanan pangan.

Menghadapi tantangan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menginisiasi Program Destana sejak tahun 2012, bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT) untuk memperkuat kapasitas desa. 

Program Destana bertujuan memberdayakan masyarakat agar mandiri, adaptif, dan mampu memulihkan diri dari ancaman bencana serta perubahan iklim.

Melalui pemetaan bersama menggunakan Indeks Desa (ID) oleh KemendesPDT dan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dalam Destana oleh BNPB, teridentifikasi 75.261 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan tersebut mengklasifikasikan desa ke dalam tiga kategori: 6.533 Desa Tangguh Utama, 19.280 Desa Tangguh Madya, dan 49.448 Desa Tangguh Pratama.

Kolaborasi ini menghasilkan "Katalog Ketangguhan" yang berfungsi sebagai penyedia informasi dasar, pemantau ketangguhan masyarakat, dan kegiatan satu data terpadu untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran aksi desa berketahanan iklim dan bencana.

Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menekankan pentingnya pengembalian data ini ke desa agar dapat dipahami dan digunakan secara optimal untuk pembangunan desa. 

"Tiap desa perlu untuk memahami dan mempergunakan data tersebut seoptimal mungkin untuk pembangunan desanya," tegas Dinar.

Data ID dan PKD juga krusial dalam menyelaraskan program kegiatan desa dengan penganggaran yang tepat. Ketua Tim ID Direktorat Advokasi Kerja Sama Desa dan Kawasan Pedesaan KemendesPDT, Lilis Yuliana, menyoroti perlunya panduan agar program desa dapat dikaitkan dengan kode rekening penganggaran yang sesuai.

Pemanfaatan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam didukung oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023. Namun, masih menjadi tantangan di lapangan bahwa anggaran bencana kerap tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), karena fokus penanggulangan bencana yang masih terbatas pada fase tanggap darurat, alih-alih pada fase pra dan pasca bencana.

Sementara, Sutiah dari Konsorsium Destana Inklusif (Kondusif) LPKP Jatim, mendorong agar kemandirian sosial dan ekonomi di tingkat desa dapat terwujud dalam konteks kebencanaan. Kondusif, bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, berupaya memastikan pendekatan inklusivitas dalam Destana, terutama melalui pengarusutamaan Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI).

Inklusivitas ini mencakup pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas, yang memiliki risiko tinggi saat terjadi bencana. Walaupun pelibatan perempuan di desa dinilai sudah cukup baik, partisipasi bermakna kelompok disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Kondusif berupaya membangun pemahaman agar kelompok rentan didorong untuk memiliki kemampuan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di setiap tahapan Destana, bukan hanya sebatas pelengkap.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kini mulai diwujudkan melalui Unit Layanan Disabilitas. Pengalaman mereka pun telah dibukukan dalam "Nothing without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana" yang diluncurkan di Kota Mojokerto pada 1 Oktober 2025. (*) 

Editor : Rizqi Ardian