Gus Fahmi Berharap Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Terbuka bagi Kalangan Pengusaha

JOMBANG, SJP — Menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diperkirakan berlangsung di Jawa Timur, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau yang akrab disapa Gus Fahmi, menyampaikan harapannya agar proses pemilihan pimpinan PBNU benar-benar bebas dari praktik suap dan politik uang.

"Kita berharap agar muktamar yang akan datang ini benar-benar bisa memilih pengurus yang bersih. Menurut saya, miqat-nya (kriteria) itu tanpa uang. Artinya, proses berangkatnya tanpa menggunakan uang dalam arti suap-menyuap dan sebagainya," ujar Gus Fahmi kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia mengakui bahwa Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan sejumlah usulan terkait kriteria calon pimpinan PBNU mendatang. 

Meski demikian, Gus Fahmi secara pribadi berharap calon Ketua Umum PBNU tidak hanya berasal dari kalangan pesantren.

"Saya pribadi ingin agar kepengurusan yang akan datang seperti zaman pertama berdiri. Artinya, calon ketua umum itu tidak harus dari kalangan pesantren, tidak harus dari kalangan Gus, kiai, dan sebagainya. Dulu pengurus pertama PBNU itu Haji Hasan Gipo, ketua umumnya saudagar, pengusaha. Beliau rela menjual asetnya untuk menghidupi NU," kenangnya.

Menjelang Muktamar ke-35, setidaknya telah muncul 13 nama calon. 

Namun, menurut Gus Fahmi, jika nantinya Ketua Umum PBNU berasal dari kalangan pengusaha atau konglomerat, NU diharapkan bisa lebih mandiri dalam menjalankan roda organisasi.

"Sopo ngerti ono pengusaha konglomerat sing gelem nguripi NU, (siapa tahu ada pengusaha konglomerat yang mau menghidupi NU). Misalnya, walaupun mungkin tidak begitu alim, tidak begitu bisa mengaji, tetapi yang penting bisa menghidupi NU. Ini bagi saya tentu menarik, punya modal agar NU mandiri. Jadi tidak hanya bermodal proposal nantinya," tegas Gus Fahmi. (*) 

Editor: Syaiful Aries