GMNI Jombang Luruk Kantor DPRD, Tantang Wakil Rakyat Agar Lebih Kritis

JOMBANG, SJP– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Kamis (16/4/2026).

Aksi ini merupakan refleksi terhadap kinerja legislatif yang dinilai kehilangan taji dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Dalam orasinya, massa mengecam sikap pasif DPRD Jombang yang dianggap cenderung menjadi tukang stempel bagi kebijakan pemerintah pusat tanpa melakukan filtrasi terhadap dampak sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif saat ini berada di titik nadir.

Ia menuntut para wakil rakyat untuk kembali ke khittahnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar pelaksana instruksi struktural dari atas.

"Kami mendesak DPRD Jombang agar kritis dalam mengawal program pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan top-down dieksekusi buta tanpa mempertimbangkan keberpihakan pada rakyat kecil di daerah," tegas Daffa.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian ini mengusung empat tuntutan. 

Pertama adalah restorasi fungsi pengawasan. GMNI mendesak DPRD Jombang bersikap kritis dan independen terhadap program pemerintah pusat.

Kedua, mitigasi krisis global. GMNI Jombang mendorong pemerintah daerah untuk responsif terhadap dinamika geopolitik internasional yang memicu ketidakpastian ekonomi di level lokal.

Ketiga, stop segala bentuk kriminalisasi aktivis. Menuntut jaminan ruang demokrasi dan mendesak aparat serta legislatif untuk menghentikan segala bentuk pembungkaman aspirasi.

Keempat, partisipasi publik bermakna. GMNI menuntut keterlibatan nyata masyarakat sipil dan mahasiswa dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis daerah.

Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa Jas Merah ini akhirnya diterima untuk berdialog di Ruang Sidang Paripurna. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jombang, di antaranya: Wakil Ketua DPRD, Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari dan M. Syarif Hidayatullah, serta Anggota DPRD Rahmat Agung Saputra. 

Dialog ini juga difasilitasi oleh Kepala Kesbangpol Jombang, Budi Winarno, dan Wakapolres Jombang, Kompol Syarlis.

Daffa mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif dalam menghadapi inflasi atau gangguan distribusi pangan yang merupakan imbas dari situasi dunia.

Hingga berita ini diturunkan, massa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan gelombang yang lebih besar jika tuntutan untuk membuka ruang partisipatif dalam kebijakan daerah tidak segera diimplementasikan secara konkret oleh DPRD Jombang. (*) 

Editor: Syaiful Aries