Fraksi PKB DPRD Jombang Kritik Kinerja Pembantu Bupati, Dinilai Kurang Serius Terjemahan Visi Misi

JOMBANG, SJP - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menilai adanya ketidakseriusan yang dilakukan oleh pembantu Bupati Jombang, dalam menerjemahkan visi misi bupati yang tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disingkat KUA PPAS 2026. 

Pandangan tersebut lahir usai adanya pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. 

Melalui keterangan yang disampaikan Ketua F-PKB, M Subaidi Muchtar bahwa beberapa pembantu bupati terkesan kurang serius menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam arah kebijakan dan program anggaran.

“Sejumlah sektor strategis daerah belum tersentuh secara optimal dalam perencanaan anggaran tahun depan,” ucap Subaidi dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya ada empat program prioritas belum menampakkan perkembangan nyata. Seperti penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta penyediaan pangan sehat. 

Sektor yang sejak awal memiliki posisi vital karena menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi pedesaan di Jombang, nampak belum dikelola secara terarah dan terus berkelanjutan. 

Selanjutnya program “1 Dusun 1 Wirausaha Baru”, dorongan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk naik kelas lewat pelatihan, terlihat masih minim perkembangan. 

"Padahal, program ini diharapkan mencetak wirausahawan lokal yang mampu bersaing lebih luas," bebernya. 

Lalu, program ekspansi pasar. Produk unggulan daerah dipasarkan ke luar wilayah belum memiliki langkah konkret. Padahal bagi Subaidi, terobosan pemasaran lintas daerah dapat meningkatkan pendapatan warga. Selain dapat memperkuat identitas ekonomi Jombang.  (**)

Editor : Rizqi Ardian