Efisiensi Anggaran di Bidang Pendidikan, Picu Demo PMII Bondowoso

BONDOWOSO, SJP - Pengurus Cabang (PC) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Unej kampus Bondowoso menggelar aksi damai di depan gedung sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Aksi tersebut mereka gelar sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dengan melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. 

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa tersebut sempat memblokade jalan raya penghubung Situbondo-Bondowoso, bahkan membakar ban ditengah jalan di depan gedung DPRD setempat. Sehingga, kendaraan yang melintas terpaksa balik kanan menghindari aksi tersebut. 

Karena hal tersebutlah, kemudian para mahasiswa PC PMII Bondowoso diijinkan masuk ke halaman gedung DPRD untuk melakukan mediasi. 

Terlihat, para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan 'TUT WURI EFISIENSI' #indonesiaCemas, kenyang kagak bego iya #Indonesiagelap hingga tulisan 'efisiensi rakyat kabinet gemoy' serta tulisan-tulisan lainnya yang menyinggung pemerintah. 

Aksi ini merupakan buntut dari aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai wilayah di Indonesia.

Mereka menilai, kebijakan efisiensi anggaran tersebut dapat mengancam kesejahteraan rakyat dan akan sangat berdampak terhadap sektor pendidikan pada khususnya, sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso. 

Bahkan, para mahasiswa ini juga menggelar tahlil di tengah jalan raya. Mereka meminta Wakil Ketua DPRD, Imam Khalid Andi Wijaya memimpin tahlil tersebut. 

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Athoillah mengatakan, PC PMII menuntut agar wakil rakyat menyuarakan tuntutan serta penolakan mereka kepada pemerintah untuk mengevaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025.

"Karena akan berdampak terhadap ketidaklayakan lingkungan pembelajaran di Kabupaten Bondowoso," jelasnya usai melakukan mediasi bersama wakil rakyat. 

Aksi massa para mahasiswa itu menuntut agar Komisi IV DPRD Bondowoso segera menindaklanjuti seruan mereka tentang efisiensi anggaran. Bahkan, mereka menuntut para wakil rakyat di Bumi Ki Ronggo ini menjamin tidak terjadi efisiensi di sektor pendidikan. 

"Jika tuntutan kami tidak terpenuhi dalam waktu 1 minggu, kami akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi," tegas Athoillah. 

Sementara, Imam Khalid Andi Wijaya katakan, pihak legislatif setuju dengan tuntutan para mahasiswa yang menolak terjadinya efisiensi anggaran jika berhubungan dengan pendidikan. 

Bahkan, politisi PPP ini mengaku, pihak legislatif telah memanggil tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk membicarakan perihal efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Pimpinan juga sudah sepakat hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, kami menolak. Dan kami juga punya teman di DPR RI untuk menyuarakan tuntutan adik-adik PMII," ujar Andi. 

Dirinya menyatakan, hingga saat ini pihak legislatif masih terus berhitung bersama eksekutif mengenai efisiensi anggaran sebagaimana Inpres nomor 1 tahun 2025.

"Kami masih menunggu refocusing dari tim anggaran untuk bersepakat dengan kami. Insyaallah, kami akan terus mengawal kebijakan ini," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian