DPRD Kota Batu Desak DPKP Tuntaskan Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang
DPRD Kota Batu berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah dan pengembang agar persoalan PSU tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa menikmati fasilitas yang semestinya menjadi hak mereka.
KOTA BATU, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu segera menyelesaikan persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari para pengembang perumahan.
Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subianto menilai, hingga triwulan pertama 2025 ini, belum ada perkembangan signifikan terkait proses penyerahan PSU tersebut.
Pihaknya mendukung masuknya investasi di Kota Batu. Termasuk pembangunan perumahan oleh para pengembang. Namun, banyaknya pengembang yang belum menyerahkan PSU menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada hak masyarakat.
“DPKP sebagai leading sector harus bertindak tegas. Kami harap DPKP bisa kembali jemput bola dan bahkan menggandeng APH (aparat penegak hukum) agar pengembang tidak lagi molor dalam menyelesaikan kewajibannya,” tegas Bianto, Senin (21/4/2015).
Menurutnya, belum diserahkannya PSU menghambat akses masyarakat terhadap fasilitas umum. Seperti makam, saluran drainase, hingga penerangan jalan lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah pun dibuat kesulitan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Sebab, legalitas aset belum berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.
Data yang dihimpun DPKP Kota Batu, pada tahun 2024 mencatat hanya 12 pengembang yang telah menyerahkan PSU secara administrasi, 26 pengembang dalam proses, dan 64 pengembang belum memberikan tanggapan sama sekali.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal hak warga Kota Batu. Penyerahan PSU adalah amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Jadi harus dipatuhi,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
