DPRD Jombang Belum Ada Agenda Khusus Bahas Kenaikan PPN 12 Persen
DPRD Jombang terima aspirasi massa terhadap penolakan kenaikan PPN 12 persen, meski belum punya sikap tegas terkait aspirasi tersebut.
JOMBANG, SJP - Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menjumpai langsung massa pendemo penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Ia juga mengajak mahasiswa untuk berdialog di dalam ruang sidang Paripurna DPRD Jombang.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang itu pun dengan terbuka menerima aspirasi mahasiswa untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.
"Aspirasi mahasiswa itu, besok tanggal tiga saya bawa ke Jakarta, sesuai dengan prosedurnya toh, saya antarkan ke sana, saya konsultasikan itu," kata Ketua DPC PKB Jombang itu, Senin (30/12/2024).
Kenaikan PPN bagi DPRD Kabupaten Jombang barangkali bisa ditunda terlebih dahulu. Karena masyarakat baru selesai dari pandemi Covid 19, ekonomi masyarakat masih belum pulih betul. Sehingga kalau dibebani lagi dengan kenaikan PPN itu akan ada efek domino.
Hadi mencontohkan jika dulu Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik saja harga - harga ikut naik, begitu juga kalau PPN naik, pasti harga - harga akan naik dengan sendirinya.
"Sesuatu yang barangkali bisa ditunda terlebih dahulu. Kita tentu akan melakukan koordinasi dengan berbagi pihak untuk mengkaji lebih lanjut kenaikan PPN 12 persen itu," ujar Alumnus Kampus Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) 1997 itu.
Ketika disinggung secara kelembagaan, apa DPRD Kabupaten Jombang menolak kenaikan PPN 12 persen, Hadi Atmaji menjelaskan, mekanisme pengambilan sikap tersebut harus dilakukan secara musyawarah.
"Kita dalam posisi memfasilitasi teman - teman mahasiswa," jelasnya.
Termasuk pihak DPRD Kabupaten Jombang belum mengagendakan secara khusus menyikapi kenaikan PPN 12 persen.
"Belum, sampai saat ini belum, belum ada," ucapnya.
"Ya pasti akan jadi kajian bersama karena tidak bisa melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat posisinya saat ini terus dibebani dengan PPN 12 persen," tambah anggota DPRD Jombang periode 2024 - 2029 itu.
Sebelumnya, Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Senin (30/12/2024).
Mereka membawa pengeras suara dan sejumlah poster bertuliskan kalimat tuntutan. Mahasiswa menilai, kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Sehingga perlu ditinjau ulang.
Dalam orasinya, mahasiswa menyebut, rencana pemerintah untuk menaikkan PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat. Terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
