Disnaker Nganjuk Bantah Isu Penyelewengan Anggaran BLK usai Didemo Warga

Disnaker Nganjuk membantah isu penyelewengan anggaran BLK dan menyatakan program pelatihan berjalan sesuai prosedur. Sementara massa mendesak transparansi dan perhatian lebih pada nasib buruh lokal.

05 Aug 2025 - 16:41
Disnaker Nganjuk Bantah Isu Penyelewengan Anggaran BLK usai Didemo Warga
Kepala Disnaker Nganjuk, Itsna Shofiani, memberikan keterangan usai aksi demo di kantornya pada Selasa, 5 Agustus 2025, menanggapi isu dugaan penyimpangan dana pelatihan kerja. (Foto: Kuswanto/SJP)

NGANJUK, SJP — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk membantah tudingan penyelewengan anggaran Balai Latihan Kerja (BLK) yang disuarakan dalam aksi demonstrasi di depan kantor dinas.

Aksi unjuk rasa digelar Forum Perjuangan Masyarakat Nganjuk (FPMN) bersama Aliansi Madura Indonesia (AMI), Selasa (5/8/2025). Massa menyoroti lemahnya pengawasan Disnaker serta dugaan pembelian mobil dari dana BLK.

Kepala Disnaker Nganjuk, Itsna Shofiani menegaskan, semua belanja BLK telah sesuai ketentuan. Dia menyatakan penggunaan anggaran dilakukan untuk pelatihan kerja bagi masyarakat.

“Semua anggaran BLK digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Kami pastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

Terkait tudingan bahwa Disnaker abai terhadap isu ketenagakerjaan, Itsna mengakui masih ada tantangan besar, terutama keterbatasan lapangan pekerjaan.

“Kami sudah menjalankan beberapa pelatihan dan menghubungkan peserta dengan dunia industri. Tantangannya memang besar, tapi kami terus berupaya memberikan peluang kerja melalui job fair dan kerja sama dengan perusahaan,” jelas Itsna.

Dia juga menyatakan siap mengevaluasi kinerja dan terbuka terhadap kritik maupun aspirasi dari masyarakat.

“Kami terbuka untuk dikritisi. Semua masukan akan kami bahas agar pelayanan lebih maksimal,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK Nganjuk, Endi, membantah tuduhan pengadaan mobil senilai Rp50 juta seperti yang disebutkan massa aksi.

“Isu itu sama sekali tidak benar. Kami tegaskan, UPT BLK tidak ada pengadaan mobil senilai Rp50 juta sebagaimana yang disebutkan dalam aksi demo. Semua belanja dilakukan sesuai aturan dan tercatat dalam laporan keuangan,” ujarnya saat ditemui usai aksi.

Meskipun sempat dicecar pertanyaan, Endi tetap mengapresiasi penyampaian aspirasi dari FPMN dan AMI secara terbuka dan damai.

“Kami bersama kepala UPT hadir di sini guna memberikan keterangan, dan itu sesuai SOP,” imbuhnya.

Aksi FPMN dan AMI turut menyerukan agar Disnaker memperkuat komitmen menegakkan aturan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Nganjuk. (*)

Editor: Ali Wafa

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow