Digitalisasi Transaksi Pemprov Jatim Terkendala Lemahnya Pelaporan

SURABAYA, SJP - Jawa Timur sebenarnya memiliki segudang prestasi dalam implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Namun pencapaian itu kerap tak terekspos dengan baik. 

Provinsi Jatim telah melakukan berbagai inovasi elektronifikasi transaksi jauh lebih maju dari yang diperkirakan. Sayangnya, prestasi tersebut masih terhambat oleh kendala administrasi pelaporan.

Hal itu diungkapkan dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan di Surabaya, pada Rabu (6/11/2024). 

Kepala Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Puji Gunawan menyampaikan, sejatinya kinerja digitalisasi Jawa Timur sudah berada di tingkat atas dibandingkan dengan provinsi lain.

Namun, kurangnya pelaporan yang baik menyebabkan kinerja tersebut tidak terpantau secara optimal oleh tim pusat.

"Yang harusnya sebenarnya mutiara, keren. Tapi karena tidak dilaporkan dengan baik, ini menjadi PR (pekerjaan rumah, red) ke depan bagaimana sepak terjang teman-teman ini bisa di-show off juga untuk menginspirasi daerah lain," ucapnya, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Puji mengapresiasi capaian TP2DD Jawa Timur yang sudah berani mengambil langkah signifikan dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Dia mencontohkan, Jawa Timur telah menerapkan sistem serupa dengan Jawa Barat yang meraih juara Kejuaraan Championship P2DD 2023. Bahkan sejak tahun 2014.

"Ternyata Jawa Timur sudah melakukan apa yang dilakukan Jabar sejak lama. Tapi karena kami tidak dilaporkan, kami mana tahu," jelas pria menjabat sebagai asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Rill dari Menko Perekonomian itu.

Administrasi yang lemah ternyata bisa menjadi penghalang utama Jawa Timur dalam menunjukkan prestasi yang telah diraihnya.

Kurangnya pelaporan yang baik, tidak hanya berdampak pada pengakuan, tetapi juga menghalangi daerah itu untuk mendapatkan dana insentif tambahan dari pusat.

Menurut Puji, penilaian yang diberikan oleh pusat sangat bergantung pada kualitas laporan yang diajukan oleh pemerintah daerah.

"Tahun lalu saja, yang menang di level Jawa-Bali dapat insentif sekitar satu miliar," ujar Puji, menekankan bahwa dana tersebut bisa menjadi penambah anggaran yang sangat berarti bagi Jawa Timur.

Puji menyarankan agar administrasi pelaporan diarahkan lebih sederhana dan efisien. Termasuk melalui media sosial, sebagai bentuk dokumentasi yang mudah diakses.

"Cukup diadministrasikan secara online, di-upload di sosmed, dan link-nya bisa langsung kami akses," pesannya.

Dia menyarankan agar seluruh kegiatan High Level Meeting itu atau pertemuan strategis lainnya bisa terdokumentasikan dengan baik.

Menurutnya, pendekatan itu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menjadi cerminan bahwa Jawa Timur benar-benar siap dan serius dalam era digitalisasi.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Indonesia, hingga berbagai dinas pengampu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Kolaborasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu diharapkan mampu memperkuat implementasi transaksi nontunai di seluruh lapisan pelayanan publik.

"Kita tidak hanya bicara BPKAD, tapi juga dinas-dinas lain seperti pariwisata dan perhubungan yang bisa mendukung pembayaran pajak daerah secara nontunai," kata Puji.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong pimpinan dan staf TP2DD Jawa Timur agar lebih progresif dalam mengintegrasikan kinerja dan administrasi.

Dengan begitu, diharapkan seluruh laporan kinerja digitalisasi dapat berjalan beriringan dengan capaian yang sudah diraih.

"Saya sangat berharap, high level ini tidak nguap. Hasilnya ditindaklanjuti menjadi action plan nyata," tuturnya.

Dia mengingatkan agar pertemuan strategis itu tidak hanya berhenti pada laporan semata, namun juga menginspirasi langkah konkret di lapangan.

Dengan segala potensi yang dimiliki Jawa Timur, tantangan administrasi tampaknya menjadi PR utama untuk menyokong pencapaian di bidang digitalisasi transaksi pemerintah.

Jika laporan dan pelaporan administrasi dapat dioptimalkan, bukan tidak mungkin Jawa Timur mampu merebut peringkat pertama dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada kompetisi berikutnya. Sekaligus mengamankan insentif yang lebih besar dari pusat. (*)

Editor: Ali Wafa