Gandeng Bawaslu Jatim, UM Gelar Sarasehan Bersama Paslon Gubernur di Malang

KOTA MALANG, SJP –  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pancasila (Lapasila) Universitas Negeri Malang (UM), bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, menggelar Sarasehan Nasional Pancasila, Selasa (5/11/2024).

Acara yang digelar di Ballroom 2 Grand Mercure Malang Mirama Hotel itu mengusung tema "Menyongsong Pilkada Jawa Timur 2024 yang Demokratis, Berintegritas, dan Anti-Money Politics", dan mengundang semua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Namun, tidak semua paslon hadir. Bahkan tidak satu pun calon gubernur yang hadir dalam acara tersebut. Yang hadir hanya dua orang calon wakil gubernur. Yakni, Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans yang merupakan pasangan Tri Rismahariini, dan Lukmanul Khakim, pasangan dari Luluk Nur Hamida.

Sedangkan dari paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan di acara tersebut.
 
Kepala UPT Lapasila UM Akhirul Aminullah mengatakan, digelarnya sarasehan tersebut bukan sebagai panggung adu gagasan, pemaparan visi dan misi, ataupun debat publik. Melainkan sebagai wahana membangun komitmen untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang bersih tanpa politik uang.
 
"Kalau di beberapa tempat yang lain, biasanya para calon akan menyampaikan visi dan misinya. Tetapi pada kegiatan kali ini, kita sama-sama meminta komitmen dari pada calon untuk membangun demokrasi yang anti-money politics," ucapnya, Selasa (5/11/2024).

"Itu menjadi concern kita bertemu dalam forum ini jadi harapannya semoga ini nanti bisa dieksplorasi oleh para calon juga komitmen kita bersama untuk turut serta membangun budaya demokratis dengan cara-cara yang baik tidak melakukan money politik," sambung Akhirul Aminullah.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Jawa timur A Warits, yang juga datang sebagai narasumber di acara tersebut. Dia mengatakan, bila di suatu daerah masih memperjualbelikan suara, maka hal itu telah menciderai nilai Pancasila dan demokrasi.

"Daerah yang baik tentunya yang demokratis. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Akan menjadi masalah ketika suara masyarakat diperjualbelikan. Apalagi kita yang berpedoman pada Pancasila," ucapnya, Selasa (5/11/2024).

Menurut Warits, jual beli suara adalah soal etika dan moral. Sangat disayangkan bila kedaulatan rakyat hanya bisa dihargai dengan rupiah. Baginya, politik uang adalah penyakit dan menjadikan rakyat sebagai barang dagangan. Suara rakyat hanya dinilai dengan harga Rp100 ribu hingga Rp300 ribu saja.

Sejauh ini, Bawaslu Jawa Timur mencatat, sekitar 400 ribu form berisi laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) telah diterima Bawaslu. Peran serta masyarakat diperlukan untuk juga merekam segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada 2024.

“Saat pilkada, lalu ada ASN, TNI atau Polri yang tidak netral, dicatat namanya, lalu laporkan ke kami melalui form yang kami sediakan,” tegas Warits.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UM, Prof. Haryono yang hadir untuk membuka acara mengatakan, secara institusi, Indonesia sudah demokratis. Terbukti dengan adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Hanya saja belum ada nilai luhur Pancasilais di dalamnya.

Menurut Prof. Haryono, Indonesia belum bisa membedakan demokrasi wilayah privat dan publik. Dia menyontohkan, ada pejabat yang masih tidak tahu mana ranah demokrasi di antara hal pribadi dan publik. Sehingga, hal itu mengurangi value dari nilai demokrasi itu sendiri.

“Jadi pada setiap lembaga yang ada itu, belum ada value yang membuat mereka bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan benar,” paparnya, Selasa (5/11/2024).

Dalam agenda tersebut, dilakukan deklarasi dari dua calon wakil gubernur Jawa Timur, Lukmanul Hakim bersama Zahrul Azhar Asumta kompak mendeklarasikan anti-politik uang pada momentum pilkada. Deklarasi itu dipandu langsung oleh Komisioner Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati. (*)

Editor: Ali Wafa