DAK dan DAU Infrastruktur Dipangkas, Bupati Nganjuk: Kami Gunakan PAD

NGANJUK, SJP - Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengaku tidak mempermasalahkan terkait dengan keputusan dari Pemerintah Pusat berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada transfer dana pusat ke pemerintah daerah pada APBD 2025.

Marhaen Djumadi menyebut, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang dirupiahkan Rp 17 ribu per dolar, sebagai salah satu faktor yang turut memengaruhi kebijakan anggaran nasional.

Dalam keterangannya, Bupati Marhaen menjelaskan bahwa kenaikan nilai dolar terhadap rupiah dapat berdampak pada fiskal nasional, yang kemudian berimbas ke daerah.

"Kita harus waspada dan siap jika DAK maupun DAU mengalami penyesuaian. Kenaikan dolar bukan hanya berdampak ke sektor perdagangan, tapi juga memengaruhi komposisi anggaran pusat dan transfer ke daerah," ujar Bupati saat ditemui suarajatimpost di Pendopo Kabupaten.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Nganjuk saat ini tengah mengkaji ulang sejumlah program kegiatan, termasuk retribusi dan pajak harus digenjot yang dianggap bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

"Terutama pemasukan retribusi dan pajak harus kita genjot, Kita akan prioritaskan program yang menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai pelayanan publik terganggu," tegasnya.

Pemkab juga membuka ruang diskusi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun strategi efisiensi anggaran dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat.

Bupati Marhaen berharap supaya menggalakkan belu produk asli nganjuk untuk menopang PAD Nganjuk, karena peredaran uang di Nganjuk mencapai angka triliunan, Marhaen juga melakukan terobosan untuk mengerakkan UMKM yang ada di Nganjuk 

"Kami berharap ingin membangkitkan ekonomi yang bersumber dari UMKM agar pembangunan di daerah tetap bisa berjalandan lebih mencintai produk asli Nganjuk, meski dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti," tandasnya.

Pria yang akrab dipanggil Kang marhaen ini, juga melarang siswa dan siswi untuk study tour dengan harapan uang bisa beredar di Nganjuk, salah satunya pihaknya mengumpulkan ribuan ASN setiap apel bersama untuk komitmen lnya dengan slogan "Nol Rupiah".

"Kami sampaikan untuk ASN dan semua birokrasi, bahwasanya tidak ada embel-embel tetep nol rupiah, kalau ada yang ngaku orangnya Marhaen, Mas Hendi dan lainnya itu bohong, kalau menemukan laporkan," ucap Bupati yang menjabat dua periode ini.

Masih bersama Kang Marhaen, salah satu kasus yang sempat viral, yakni dugaan penipuan SK palsu yang terjadi di wilayah Tanjunganom. Marhaen menyebut ada dugaan setiap orang membayar Rp 3 juta hingga Rp 6 juta dan hal itu menjadi catatan. Bahkan, bupati sangat prihatin dengan kasus tersebut

"Kami sampaikan kepada semuanya, jangan percaya kepada seseorang yang mengaku dan bisa mengurus tanpa ada dasarnya," terangnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian