Cuti Paksa Dinilai Lebih Relevan dari PHK, DPRD Kota Batu Soroti Ide Pemotongan Pajak dari Apindo
Dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah daerah memang tidak bisa dihindari. Salah satu sektor yang terkena langsung adalah pariwisata, yang selama ini sangat bergantung pada pergerakan dan aktivitas pemerintah, terutama kunjungan dan perjalanan dinas.
KOTA BATU, SJP - Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang mulai berdampak pada sektor pariwisata, Ketua DPRD Kota Batu M. Didik Subianto menyebut cuti paksa sebagai langkah yang masih lebih relevan ketimbang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menyoroti ide dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batu yang meminta adanya pemotongan pajak sebegai strategi penyeimbang ekonomi
Pria yang akrab disapa Kaji Bianto tersebut memaparkan bahwa pihaknya mendengar adanya pegawai yang mendapat cuti paksa akibat efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan perjalanan dinas oleh pemerintah di berbagai daerah dan dampaknya cukup terasa di sektor pariwisata.
"Meskipun keluhan formal dari masyarakat belum ada, laporan-laporan informal mulai bermunculan. Untuk itu cuti paksa dinilai sebagai opsi yang lebih manusiawi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan menghindari risiko sosial yang lebih besar akibat PHK massal," urainya.
Dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah daerah memang tidak bisa dihindari. Salah satu sektor yang terkena langsung adalah pariwisata, yang selama ini sangat bergantung pada pergerakan dan aktivitas pemerintah, terutama kunjungan dan perjalanan dinas.
Sementara itu, wacana pemotongan pajak yang muncul dari kalangan dunia usaha, khususnya yang disuarakan oleh Apindo, juga mendapat perhatian serius.
Didik memastikan DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota dan stakeholder lainnya untuk mencari formulasi terbaik.
“Kami terbuka untuk opsi itu. Asal tidak menyalahi aturan yang berlaku, kami akan upayakan kebijakan yang bisa memberikan ruang napas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang terdampak langsung namun dengan catatan sesuai dengan regulasi yang berlaku," imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Menurutnya, pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha harus duduk bersama untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang demi menjaga kestabilan sosial ekonomi Kota Batu. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
