Buntut Polemik Mie Gacoan, Wali Kota Probolinggo Minta Pindah ke GOR A. Yani
Menurut dr. Aminuddin, persoalan pajak Mie Gacoan yang tidak terbayarkan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Selain itu pemerintah juga tetap memberikan peluang kepada pihak Mie Gacoan untuk berpindah ke GOR A. Yani.
KOTA PROBOLINGGO, SJP — Jelang 100 hari, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetap menjadi fokus Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin bersama wakilnya, Ina Dwi Lestari.
Bahkan polemik Mie Gacoan yang banyak disorot lantaran menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD juga dalam proses.
Hal itu disampaikan secara tegas oleh Wali Kota dr Aminuddin Bersama dengan wakilnya Ina Dwi Lestari pada saat paparan 100 hari kinerjanya di ruang Coment Center Pemkot Probolinggo beberapa waktu lalau.
Menurut dr. Aminuddin, persoalan pajak Mie Gacoan yang tidak terbayarkan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Selain itu pemerintah juga tetap memberikan peluang kepada pihak Mie Gacoan untuk berpindah ke GOR A. Yani.
“Penggemar Mie Gacoan ini cukup banyak. Sehingga ketika dipindahkan ke GOR A Yani, maka pusat keramaian juga berpindah. Dan harapannya, PKL yang ada di jalan Dr Soetomo juga bisa di geser masuk ke GOR A. Yani,” kata dr Aminuddin saat memberikan paparan 100 hari kerja, Kamis (5/6/2025) siang.
Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk menertipkan pedagang kaki lima (PKL), baik di Jalan Suroyo, Dr Soetomo dan beberap titik lainnya juga tercapai.
“Jadi setiap keputusan yang saya diambil, harus memiliki solusi alternatifnya,” imbuh dr. Aminuddin.
Tentunya, lokasi yang ditawarkan juga harus disewa sesuai dengan ketentuan yang ada.
Namun, jika tawaran itu tidak digubris, maka pilihan terakhirnya yakni dilakukan penindakan sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya yakni ditutup.
“Ini pemerintahan, jadi tidak bisa satset. Ada prosedurnya. Jika ini Rumah Sakit Amanah, saya bilang sekarang, sore harus sudah dikerjakan,” ucap dr. Aminuddin.
Yang jelas, upaya yang dilakukaan pemerintah, salah satu upaya agar tetap mempertahankan investor yang ada, sehingga kepentingan untuk peningkatan PAD tetap terpenuhi.
“Sekarang saja, jika tidak salah, anggaran APBD yang sudah terpakai capai 46 persen, harusnya diangka 30 persen. Dan lagi saya masih punya tanggung seribu P3K yang baru dilantik. Makanya, Upaya peningkatan PAD ini harus dilakukan,” tandas dr. Aminuddin. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?

