Budaya Jujur dan Integritas ASN di Nganjuk Dipertanyakan di Tengah Tantangan Korupsi Warisan

NGANJUK, SJP — Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyelenggarakan seminar nasional bertajuk 'Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa' di Hotel Front One Ratu Nganjuk, Kamis (11/12/2025). 

Meski dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan lembaga anti korupsi, acara ini menyoroti tantangan mendasar yang masih mengakar. Yakni budaya korupsi.

Seminar ini didukung oleh penggagas Laporan Kinerja Hidup Bersih (LKHP), Dr. Wahju Priyo Djatmiko, yang menekankan pentingnya integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dr. Wahju menyatakan tujuan utama acara adalah memperkuat kesadaran ASN dan masyarakat akan bahaya korupsi dan gratifikasi, serta strategi pencegahannya.

"Kita harap seminar ini menjadi momentum untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat, di mana LKHP tidak hanya sekadar dokumen pelaporan, tetapi juga bukti komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas," ujar dia

Dalam sesi tersebut, Dr. Wahju melayangkan pesan tegas kepada seluruh ASN di Nganjuk. Ia mendesak agar para ASN senantiasa menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi maupun gratifikasi, mengingat peran sentral ASN dalam pemerintahan.

"Setiap ASN memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Hindari godaan apa pun, karena korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tegas dia. 

Sementara itu, Direktur Sekolah Perubahan Nganjuk, Basori SAG, melontarkan kritik tajam mengenai budaya korupsi yang disebutnya masih menjadi tantangan serius. 

Menurut mantan anggota DPRD Nganjuk ini, pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa adanya perubahan budaya, yang intinya harus dimulai dari budaya jujur.

"Budaya korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari kebiasaan kecil yang diabaikan seiring waktu. Oleh karena itu, pencegahannya harus dimulai dari kejujuran," kata Basori.

Ia lebih lanjut menuding bahwa fenomena korupsi di daerah cenderung menjadi warisan dari pejabat lama yang kemudian ditiru oleh pejabat baru, menunjukkan adanya siklus buruk yang sulit diputus. 

Ia juga menekankan bahwa korupsi tidak akan bisa hilang atau berkurang jika kesadaran tidak terbangun dari kelompok masyarakat terkecil.

"Kami berharap, setiap pilihan yang jujur, meskipun kecil, adalah langkah penting untuk meruntuhkan tembok budaya korupsi. Tanggung jawab kita adalah membekali mereka (generasi masa depan) dengan nilai-nilai yang benar," tutupnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries