Bojonegoro Masuk 15 Kabupaten Berkinerja Terbaik Nasional
Capaian itu menempatkan Bojonegoro sejajar dengan sejumlah daerah lain yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahan baik, di antaranya Banyuwangi, Sidoarjo, dan Sumedang.
BOJONEGORO, SJP – Kabupaten Bojonegoro kembali masuk dalam jajaran daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025, Bojonegoro meraih status kinerja tinggi dan menjadi salah satu dari 15 kabupaten penerima penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Capaian itu menempatkan Bojonegoro sejajar dengan sejumlah daerah lain yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahan baik, di antaranya Banyuwangi, Sidoarjo, dan Sumedang.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan kepala daerah, tetapi juga kualitas birokrasi hingga level desa.
“Otonomi daerah membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dari atas sampai bawah. Mulai pimpinan OPD, camat, lurah hingga kepala desa harus memiliki kapasitas dan integritas,” ujarnya.
Ia mengingatkan, otonomi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi dan laporan angka semata. Pemerintah daerah didorong membangun budaya kerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Bima Arya, integritas menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa integritas, kewenangan berpotensi disalahgunakan dan menjauh dari tujuan utama pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Ia mengatakan, capaian kinerja tinggi tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat puas. Sebaliknya, penghargaan harus menjadi pemicu untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjaga konsistensi birokrasi.
“Konsistensi dan budaya kerja harus benar-benar menjadi mentalitas pelayanan masyarakat, bukan sekadar angka penilaian,” kata Wahono.
Pemkab Bojonegoro juga menegaskan komitmennya mendukung program nasional dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan EPPD sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah pusat untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pelayanan publik, tata kelola birokrasi, hingga kinerja pembangunan daerah. (***)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
