BGN Evaluasi Program MBG di Bondowoso, Bupati Bondowoso Siap Lakukan Perbaikan

BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi, termasuk mekanisme penertiban, penanganan, hingga optimalisasi peran berbagai pihak yang terlibat dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, usai mengikuti kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kasatpel, yayasan, serta mitra, bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Ballroom Hotel Ijen View, Senin (26/1/2026).

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menjelaskan, sejumlah item yang sebelumnya menjadi permasalahan kini tengah diakomodasi dan diperbaiki secara bertahap. 

Perbaikan tersebut tidak hanya menyasar aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh fungsi layanan, mekanisme pelaporan, serta sistem evaluasi yang kini dinilai jauh lebih baik.

“Permasalahan yang kemarin muncul, sekarang berusaha kita akomodasi dan diperbaiki. Tidak hanya siswa yang mendapatkan manfaat, tetapi juga guru. Mekanisme pelaporan dan evaluasi juga sudah jauh diperbaiki, dan ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia,” ujar bupati.

Bupati yang karib disapa Ra Hamid ini juga menegaskan, peran pemerintah dalam program ini salah satunya adalah memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan. Meski tidak dilakukan secara langsung, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan skema ekonomi sirkular agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah sudah diberi peran dalam peraturan presiden terbaru yang menjadi landasan kebijakan ini. Kita akan coba optimalkan agar ekonomi sirkular di daerah bisa berjalan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya,” jelasnya.

Dalam sektor pertanian dan pangan, Bupati juga menekankan pentingnya memprioritaskan sumber daya lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan makanan seperti sayur-mayur, daging, telur, dan komoditas lainnya idealnya dipenuhi dari wilayah sekitar sebelum mengambil pasokan dari luar daerah.

“Kalau bisa, kita dorong dulu dari sekitar Bondowoso. Baru kalau tidak mencukupi, kita ambil dari luar,” tegasnya.

Terkait keterlibatan pelaku UMKM, Ra Hamid mengakui bahwa saat ini peran UMKM masih belum optimal karena program masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dari total potensi yang ada, baru sekitar separuh yang terlibat aktif.

“Dari 95 proyeksi, baru sekitar 43 atau kurang lebih 50 persen SPPG yang sudah beroperasi. Selama ini pola suplai dari daerah memang belum tertata dan terorganisasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak SPPG di Kabupaten Bondowoso untuk berkontribusi dalam sektor sosial, yang memberikan dampak positif pada pelayanan dasar masyarakat. 

“Saya juga menekankan pentingnya kepedulian sosial. Para mitra diharapkan dapat membantu lingkungan sekitar, misalnya sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas seperti toilet, bangunan rusak, atau akses air yang tidak layak. Harus ada tanggung jawab sosial,” tegasnya.

Bahkan, dirinya menegaskan soal keuntungan yang telah didapat oleh SPPG yang dinilai sudah cukup, tanpa harus mengurangi penyajian menu pada MBG, yang telah ditetapkan oleh BGN.

“Terkait penyajian menu, tidak boleh ada pengurangan. Untuk penerima manfaat kelas 3 ke atas, alokasi menu senilai Rp10.000 per siswa, sedangkan untuk kelas 3 ke bawah sebesar Rp8.000. Menu harus disajikan sesuai ketentuan agar kualitas makanan tetap terjaga,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian