Anggaran Penanganan Bencana di Bondowoso Minim, Eksekutif Kuatkan Sinergi Lintas Sektor

BONDOWOSO, SJP - Akhir-akhir ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso sempat menyoroti minimnya anggaran penanganan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2024.

Hal tersebut membuat Komisi IV DPRD Bondowoso menilai pihak eksekutif tidak serius dalam menangani potensi bencana yang semakin intens terjadi belakangan ini. 

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan, anggaran untuk BPBD memang minim, lantaran melihat tingkat keurgensian serta prioritas dari anggaran tersebut. 

"Memang minim, tapi saya rasa di setiap daerah rata-rata anggaran untuk BPBD di posisi itu. Tapi kami masih perlu untuk memetakan minimnya itu di mana, apa diproses untuk mitigasinya, atau direhabilitasinya," katanya, Senin (16/12/2024). 

Namun demikian, dirinya tegaskan, Pemkab telah memaksimalkan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan dampak bencana yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Bondowoso. 

"Tidak bisa jika BPBD berdiri sendiri, harus intens membangun komunikasi serta berkolaborasi dengan lintas sektor," jelas Hadi Wawan usai memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Raung di Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo.

Minimnya anggaran penanganan bencana BPBD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), imbuh pria yang juga sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diaspora) Provinsi Jawa Timur ini, tidak lantas membuat penanganan bencana di Kabupaten Bondowoso itu tidak berjalan. 

"Sebenarnya, BPBD di daerah itu lebih mudah mendapatkan bantuan, baik itu dari BNPB hingga ke BPBD provinsi," pungkasnya.

Untuk diketahui, anggaran BPBD Bondowoso tahun 2024 hanya sebesar Rp 6,5 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan gaji karyawan, operasional, Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga penanganan bencana. (*)

Editor : Rizqi Ardian