Aliansi Buruh Jombang Beri Ultimatum ke DPRD Soal Tunjangan, Ancam Demo

JOMBANG, SJP - Sejumlah serikat buruh di Kabupaten Jombang menyampaikan aspirasi mereka secara tegas dalam sebuah forum dengar pendapat (hearing) dengan anggota DPRD Jombang, Senin (15/9/2025).

Pertemuan yang digelar di ruang rapat paripurna ini dilakukan menyusul sorotan luas terhadap wacana kenaikan tunjangan anggota dewan.

Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) menilai pernyataan Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaji, di media sosial mengenai rencana kenaikan tunjangan sebagai sikap yang arogan dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat. 

Mereka menilai hal itu berpotensi memicu keresahan dan mengganggu stabilitas di daerah.

Lutfi Mulyono, perwakilan GAS-JP, menyatakan bahwa pihaknya telah mengubah agenda pertemuan menjadi forum penyampaian tuntutan.

Beberapa poin utama yang diajukan adalah Pembatalan keputusan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Jombang, paling lambat 25 September 2025.

Poin kedua, permintaan maaf secara terbuka dari Ketua DPRD terkait sikap dan pernyataannya.

Lutfi menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, GAS-JP bersama elemen masyarakat lain berencana menggelar unjuk rasa pada 29 September 2025 di depan kantor DPRD Jombang.

“Kami sudah menyerahkan tuntutan resmi. Jika tidak ada evaluasi dan pembatalan, maka aksi massa tidak terelakkan. Dan jika terjadi gejolak, tanggung jawab ada di pundak legislatif, bukan kami,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh Muslimin (Sarbumusi) Kabupaten Jombang tersebut.

Selain dua tuntutan utama, massa juga mendesak pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD, hingga permintaan untuk mencopot Hadi Admaji dari jabatan Ketua DPRD.

Rencana aksi unjuk rasa ini disebutkan telah disampaikan kepada kepolisian setempat. Para buruh menegaskan kesiapan mereka turun ke jalan jika pemerintah tidak segera merespons aspirasi yang disampaikan.

"Ketika hak kami dilanggar, saya pastikan pada tanggal 29 September akan ada gejolak. Saya juga menyampaikan kepada Kapolres Jombang bahwa akar masalahnya bukan pada kami, melainkan pada legislatif yang tidak peka, hanya mementingkan kalkulasi politik," pungkas Lutfi. (*)

Editor : Rizqi Ardian