WCC Jombang Launching Film PULIH dan Bedah Buku PPKS Berbasis Islam di Perguruan Tinggi

JOMBANG, SJP - Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), organisasi Women Crisis Center (WCC) Jombang melaunching film berjudul (PULIH), dan bedah Buku Pedoman mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (PPKS) Berbasis Islam di Perguruan Tinggi kota santri di Kampus UNIPDU Jombang, Senin (25/11/2024).

Kegiatan untuk pembelaan atas korban kekerasan seksual ini mengandeng forum Satgas PPKS Jombang berkolaborasi dengan 11 perguruan tinggi di kota santri. 

Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah mengatakan kegiatan dilakukan dalam upaya jangka panjang untuk memastikan kampus menjadi tempat yang aman bagi semua mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 

"Kampus bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk merasa aman dan dilindungi," kata Ana dalam pesan sambutan. 

Jadi wilayah kerja kami sebagai mekanisme penegakan HAM Perempuan dan melakukan advokasi kebijakan, pendampingan psikologis korban baik di kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri (sidang), serta pemberdayaan. 

Dari data yang diterima WCC, tercatat kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius, dengan 88 persen kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020 terjadi di lingkungan pendidikan. 

Bahkan, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 hadir untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk melalui pembentukan satgas di perguruan tinggi. 

"Di Jombang, dengan banyaknya pesantren dan perguruan tinggi berbasis pesantren, implementasi peraturan ini menjadi sangat penting," ungkapnya. 

Sebagai langkah strategis, WCC Jombang bersama Satgas PPKS dengan 11 perguruan tinggi di Kabupaten Jombang, telah berhasil menyusun dokumen bersama mekanisme PPKS di perguruan tinggi di kota santri. 

Pedoman tersebut juga mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendikbud No 55 Tahun 2024 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

"Peluncuran buku ini juga diharapkan menjadi langkah strategis untuk membangun sistem yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi," terangnya. 

Sementara, Siti Arifah Ketua Satgas PPKS Kabupaten Jombang menerangkan jika Satgas PPKS tidak hanya para dosen, mahasiswa juga bisa jadi spion.

Penanganan PPKS tidak hanya bisa dibawa ke ranah hukum, tapi juga melindungi korban dari dampak yang terjadi. 

Dari data WCC Jombang di tahun 2023 ada sebanyak 49 kasus merupakan kekerasan seksual, dari 15 kasus perkosaan, 9 kasus pelecehan seksual dan 14 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 2 kasus trafficking dan 3 kasus pidana umum. 

Dalam penanganan kasus, ada sebanyak 17 kasus teridentifikasi terjadi merupakan kasus seksual berbasis elektronik di ranah online dan 2 kasus korban merupakan disabilitas.

Sepanjang tahun 2022-2023 angka kekerasan meningkat, UPTD PPA Jombang mencatat 327 kasus perempuan dan anak menjadi korban dengan catatan 127 pengaduan kasus anak dan 243 merupakan perempuan. 

Sementara data sepanjang tahun 2021 hingga 2023 mencatat 416 kasus kekerasan, sedangkan dari Satgas PPKS tahun 2024 ditemukan bahwa 36,5 persen mahasiswa di perguruan tinggi pernah mengalami kekerasan seksual.

"Modusnya berbagai macam KS verbal, seperti catcalling, lelucon seksual, hingga pengiriman konten bermuatan seksual, menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling dominan," terang Siti Arifah. (*)

Editor: Rizqi Ardian