Wagub Jatim Sebut Keberadaan Pers Masih Jadi Rujukan Literasi, Edukasi dan Informasi Semua Kalangan

Surabaya, SJP - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, saat ini keberadaan pers masih menjadi rujukan literasi, edukasi dalam ranah penyajian informasi aktual, akurat dan terpercaya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Jatim saat kegiatan tahun ke-8, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 yang digelar Dewan Pers, Rabu (11/10/2023) selumbari, bersama seluruh pimpinan redaksi dan diikuti konstituen media.

"Selamat atas IKP di Jawa Timur kepada insan pers Jatim tetap memberikan kontribusi positif terhadap laju dan pesat perkembangan informasi lewat sarana teknologi dan pesatnya arus digitalisasi," ujarnya.

Emil menambahkan kemerdekaan pers merupakan hal paling fundamen penting dan menjadi satu komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam penyajian informasi.

Olehnya, saat ini pers masih menjadi rujukan informasi yang dipercaya oleh masyarakat baik kalangan pemerintahan hingga lapis penentu kebijakan dan tumbuhnya kepercayaan yang independen jadi fungsi kontrol.

"Karnanya, tidak boleh sampai ada yang menganggu kerja pers, sebab bagi masyarakat masih ada trust/kepercayaan terhadap pers membawa arah perubahan," tuturnya.

"Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi positif dan sehat untuk membangun kinerja perubahan ditengah era globalisasi dan modernisasi bentuk penyajian informasi selama ini. Silahkan memberitakan apapun, karena itulah justru membuat kami lebih sigap dapat beraktualisasi mengeksplore kembali permasalahan-permasalahan terjadi di tingkat lapis bawah yang dialami masyarakat langsung," ulasnya.

"Itu prinsip kami untuk bisa menjadi lebih baik," imbuhnya terkait publisher right (penerbit dengan benar,red).

Hal lain, lanjut Emil bahwasanya semua meyakini tidak bisa dihindari akan pesatnya media siber. Tujuannya sama yakni agar balancing dengan platform digital, pasti ada kanal-kanal untuk berdiskusi bersama dengan baik, dan pemerintah daerah akan terus mendukung apapun keputusan teman-teman pers dan pemerintah pusat terkait regulasi publisher right ini.

Di tengah diskusi juga disampaikan, Ketua Bidang Data Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro terkait nilai IKP Jawa Timur 2023 tercatat sebesar 76,55 persen merupakan kategori cukup bebas. 

Angka ini juga lebih tinggi dari nilai IKP Nasional yang mencapai 71,57 dengan kategori cukup bebas. 

Artinya, nilai 76,55 ini diperoleh dari nilai Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30). Dibanding tahun 2022, IKP 2023 naik 3,67 poin.

Sapto pun membeberkan beberapa evaluasi terhadap IKP di Jatim, antara lain selama tahun 2022 masih terjadi kekerasan terhadap wartawan di Jawa Timur. Kendati demikian tidak terlalu besar frekuensi dan intensitasnya. 

Satu diantaranya adalah bentuk kekerasan berupa kekerasan verbal, intimidasi hingga pemukulan terhadap wartawan. 

Selain itu, juga terjadi kekerasan berbasis gender, terhadap jurnalis perempuan. 

Ini yang mengakibatkan nilai indikator “Kebebasan Wartawan dari Kekerasan” masih rendah, 73,56, paling kecil dalam lingkungan Fisik Politik.

Sedangkan beberapa indikator lain yang nilainya masih rendah dalam lingkungan Fisik Politik di Jatim, yaitu indikator “Akurasi dan Berimbang” (74,78),

disusul 'Kebebasan dari Intervensi' (74,81), dan 'Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan' (75,97). 

"Akurasi dan keberimbangan berita sangat penting diperhatikan, lebih lebih dalam konteks penyenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang," sebutnya.

Lebih jauh, juga menurut catatan materi ulasan yang disampaiakan terhadap penilaian IKP terdiri atas tiga variabel, yaitu lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum.

Ketiga variabel itu meliputi 20 indikator dan 75 sub indikator.

Survei IKP menggunakan metode campuran, kuantitatif dan kualitatif, berbasis data primer yaitu hasil penilaian ahli, dan analisis data sekunder serta temuan-temuan dalam forum diskusi kelompok terfokus (FGD).

Jumlah responden (informan ahli) di setiap provinsi terdapat 12 orang yang merupakan representasi dari berbagai unsur.

Sedangkan responden di tingkat nasional disebut dengan national assessment council (NAC) berjumlah 10 orang terdiri dari para pakar pers yang diminta memberi penilaian dalam perspektif nasional.

“Sehingga secara total jumlah responden di seluruh Indonesia (34 provinsi) 408 orang ditambah 10 orang di tingkat nasional (NAC),” rincinya.

Sementara Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat sosialisasi IKP 2023 di Provinsi Jawa Timur justru menyatakan atas survei Indeks Kemerdekaan pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi dilakukan terhadap tiga lingkungan dengan 20 indikator.

Survey tersebut melibatkan 408 informan ahli sebagai responding dan 10 anggota Dewan penyelia Nasional (National Assesment Council, NAC).

Survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP nasional sebesar 1.5 turun menjadi 6.30 poin dari IKP 2022. Khusus untuk Provinsi Jawa Timur, justru mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari peringkat 32 pada tahun 2022 menjadi peringkat 14 di tahun 2023 dengan nilai IKP sebesar 76.55.

"Survei IKP yang diselenggarakan Dewan Pers bertujuan untuk ketahui dan memonitor kondisi kemerdekaaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun. Selain dapat teridentifikasi mulai faktor kendala dan penghambat akan kemerdekaan pers sebagai bahan kajian bagi upaya perbaikan mendatang," tekannya.

Dengan naiknya IKP di Jatim tahun 2023 ini, Ninik optimis di masa pesta demokrasi tahun depan keberadaan pers di Jawa Timur tetap independen. 

Tidak ada lagi aksi pers dukung mendukung adanya arus pengaruh geopolitik langsung dan tidak langsung. Karena sejatinya, hadirnya pers saat ini berada di posisi menjadi bagian dari empat pilar demokrasi.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah kinerja kolaboratif, konsolidatif demokrasi menjadi elemen bersatunya kembali menjamin pers kita, tidak ada lagi bentuk intimidasi dan tidak dipojokkan. Mari dukung profesionalisme pers," paparnya. (**)

Editor : Queen Ve