Tertekan oleh Reklamasi Industri, Nelayan di Gresik Sebut Minim Perhatian Pemerintah
Kondisi para nelayan di Kabupaten Gresik sedang tidak baik-baik saja. Perhatian atau bantuan dari pemerintah pun minim.
GRESIK, SJP— Di tengah sulitnya mencari ikan imbas reklamasi industri, nelayan di wilayah timur Kabupaten Gresik berswadaya untuk mencari tambahan pundi-pundi rupiah dengan bekerja antar jemput anak buah kapal (ABK). Mereka mengaku tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
Salah satu nelayan asal Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Sahid menyampaikan, sudah lama tidak ada bantuan dari pemerintah untuk para nelayan.
"Dulu masih ada sembako, minyak goreng, atau mi instan. Tapi sekarang ini, agak lama ini, tidak keluar-keluar bantuannya," ucapnya, Kamis (24/7/2025).
Menurut Sahid, bantuan dari pemerintah akan sangat membantu kehidupan nelayan sehari-hari yang kesulitan mencari ikan. Sebab, ketika mengandalkan laut sebagai jalan mencari nafkah, dia kerap bingung saat hasil tangkapan ikan tidak sesuai harapan.
"Kalau sebenarnya kita nelayan sehari-hari ya mencari rezeki nafkah tidak mengharapkan bantuan apa pun," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Kusnaim menyampaikan, keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tidak merata dalam memberikan bantuan.
Bantuan itu pun diberikan kepada nelayan apabila terdampak cuaca buruk seperti momentum angin baratan.
"Saat ada angin baratan yang tidak bisa mencari ikan maksimal akan ada bantuan sembako dari Dinas. Meskipun belum semua nelayan menerima karena keterbatasan anggaran," kata Kusnaim, Kamis (24/7/2025).
Menurut dia, keterbatasan ini bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab. Namun pemerintah menjalankan program sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada.
Kusnaim menyebut, selain bantuan berupa materi atau peralatan, sejumlah kegiatan seperti sosialisasi dan pembinaan juga penting untuk pengembangan diri para nelayan.
Kusnaim melanjutkan, bantuan juga bisa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui program pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.
"Tergantung kedekatan anggota dewan terhadap para nelayan. Apakah sampai diberikan pokir ke nelayan," pungkasnya. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
