Target PAD tidak Terpenuhi, DPRD Kota Malang Soroti Strategi Pemkot Malang

Kota Malang, SJP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti strategi Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, karena capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target. 

Berdasarkan catatan Fraksi PDI Perjuangan, PAD Kota Malang di tahun 2023 lalu berkurang hingga Rp 183 Miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, tidak tercapainya target PAD tersebut lantaran Pemkot Malang dinilai tidak mempunyai strategi yang terukur dalam mendongkrak capaian PAD, meskipun memang target awal yang ditetapkan sangat tinggi dan dinilai tidak realistis.

"Tidak tercapainya target PAD itu tidak boleh menyalahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), karena di awal itu Bapenda sudah menyampaikan bahwa tidak mampu, kalau ditarget sedemikian," ucapnya, saat ditemui awak media, usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota, Selasa (30/4/2024).

Menurut Made, dalam hal ini, Pemkot Malang dinilai tidak mempunya strategi yang terukur dalam mendongkrak capaian PAD, yang berdampak secara anggaran masih belum bisa mencapai kemandirian ekonomi.

"Itu juga membuat nilai SILPA yang masih cukup besar. Padahal hal itu masuk di dalam catatan pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Malang tahun 2023," jelasnya.

Selain itu, lanjut Made, pada APBD tahun 2023 lalu, target PAD Kota Malang juga telah dilakukan revisi sebanyak 2 kali. Dimana yang pertama dinaikann targetnya menjadi Rp 1 Triliun. Kemudian karena dirasa terlalu besar, direvisi menjadi Rp 850 Miliar. 

"Kami sebenarnya sudah tidak setuju untuk target itu. Kemudian direvisi lagi menjadi Rp 850 Miliar. Nah Bapenda sebenarnya sudah menyampaikan tidak akan mampu mencapai itu," terangnya. 

Padahal, Mede menegaskan, sebenarnya saat itu Bapenda sudah realistis, yang meyakini bahwa PAD hanya dapat tercapai sebesar Rp 650 Miliar. 

"Ini akan kita lihat sebagai kajian bahwa ternyata Bapenda sudah punya hitungan yang matang terkait ini, tapi saya mengapresiasi target SILPA yang berhasil mencapai di bawah Rp 250 Miliar. Meskipun SILPA yang saat ini masih sebesar Rp 190 Miliar masih terbilang cukup tinggi," ulasnya.

"Sebenarnya kita menginginkan SILPA yang sehat itu di angka Rp 100 miliar - Rp150 miliar. Kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau SILPA berlebihan juga tidak baik karena perencanaan tidak bagus," tegasnya. 

Sementara, Ketua Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat menghendaki untuk keuangan mandiri adalah 50 persen, dan saat ini angka PAD Kota Malang masih di kisaran 34 persen. 

"Jadi, menurut saya Pemkot Malang dinilai perlu melakukan banyak terobosan. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum dapat secara optimal berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang hanya mengungkit sebesar 0,01 persen," tegasnya singkat.

Ditempat yang sama, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan tanggapan atas sorotan ini, menurutnya kritik terkait PAD akan menjadi bahan masukan bagi Pemkot Malang, karena dalam menentukan target PAD perlu dilakukan kajian-kajian, akan tetapi dalam perjalanannya seringkali ada hambatan yang membuat target tidak tercapai. 

Salah satu contoh yakni banyaknya regulasi, yang harus disesuaikan di tahun 2023 kemarin. Sehingga beberapa potensi pendapatan terkendala, karena hal (perubahan regulasi) tersebut.

"Seperti tahun 2023 kemarin, banyak regulasi yang harus disesuaikan, akhirnya ada beberapa potensi pendapatan yang terkendala penyesuaian itu. Untuk selanjutnya kami akan melaksanakan evaluasi kinerja, besaran targetnya dan dasarnya seperti apa," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian