Target PAD Kota Malang, DPRD Kota Malang Minta Wali Kota Malang Realistis

Kota Malang, SJP - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menegaskan pentingnya Wali Kota Malang, Sutiaji untuk memiliki pandangan yang realistis terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Pernyataan tersebut diberikan setelah ia memimpin rapat paripurna yang membahas Pandangan Umum (PU) dari Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Kota Malang untuk tahun anggaran 2022.

Ia berpendapat bahwa tidak perlu memaksa PAD di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mencapai tingkat yang tinggi, karena hal itu justru dapat berdampak negatif dengan potensi gagal bayar.

"Saya melihat bahwa target yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di luar kemampuan mereka," kata dia.

Made mengungkapkan dalam setiap rapat yang diadakan, Dewan seringkali memberikan saran tersebut dan memiliki pandangan yang pesimis terhadap target PAD.

Made menjelaskan sering menurunkan target pendapatan karena angka yang ditetapkan di luar kemampuan. 

"Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tidak mengalami ketimpangan," paparnya

Menurut Made, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat berdampak buruk pada keuangan daerah.

"Pendapatan dan belanja harus seimbang, bukan? Terbukti, dalam PAK yang akan dibahas besok, target sebesar Rp 1,1 triliun tidak mungkin tercapai dan harus direvisi menjadi Rp 650 miliar menurut Bapenda, tetapi wali kota tetap memaksakan angka Rp 850 miliar pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, revisi yang diminta oleh Bapenda adalah angka Rp 432 miliar, tetapi wali kota menginginkan Rp 550 miliar, sehingga akhirnya tercapai di angka Rp 437 miliar. Inilah yang membuat kami berpendapat bahwa sebaiknya kita bersikap realistis saja," terangnya.

Made mengungkapkan selain target yang ditetapkan oleh Sutiaji terlalu tinggi di luar kemampuan Bapenda menjadi sorotan DPRD Kota Malang ada satu fokus utama fraksi lainnya ialah laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pelaksanaan APBD 2022, yang dianggap belum optimal sehingga menyebabkan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 460 miliar.

"Hasilnya sangat menarik, fraksi-fraksi telah menyoroti laporan keuangan. Sorotan terbesar datang dari fraksi PKS yang memberikan 30 catatan, sementara rata-rata setiap fraksi memberikan 18-20 catatan. Oleh karena itu, pada hari Jumat nanti kita akan melihat tanggapan Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi ini," ujarnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan bahwa saran dari DPRD Kota Malang akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

"Saya berkomitmen untuk menghasilkan hasil yang positif dan berharap agar kinerja pemerintahan di masa depan dapat ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar manfaat dari proses pengeluaran anggaran dapat dirasakan secara lebih kuat oleh masyarakat Kota Malang," kata dia.

Saat ditanya awak media mengenai SILPA APBD 2022 Kota Malang, Sutiaji menjawab angka SILPA sebesar Rp 460 miliar disebabkan oleh dua faktor, salah satunya adalah efisiensi pengeluaran anggaran.

Sutiaji memberikan contoh konkret dengan menyebutkan alokasi anggaran awal untuk pembebasan lahan parkir di Kayutangan Heritage. 

"Namun, setelah melalui pemeriksaan dan kajian lebih lanjut, proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Hal ini menghasilkan efisiensi dalam penggunaan dana yang menyebabkan terjadinya SILPA," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan dalam rapat paripurna, beberapa fraksi di dewan mengkritik kinerja eksekutif. 

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang mencerminkan beberapa hal penting. 

Mereka menyoroti bahwa pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam struktur APBD, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang masih bergantung pada sumber pendapatan eksternal dan belum mencapai kemandirian finansial. (ADV)

Editor: Queen Ve