DPRD Kota Malang Minta SILPA 2023 Ditekan Sampai 300 Milliar

Kota Batu, SJP – DPRD Kota Malang ingin meningkatkan serapan belanja daerah di Kota Malang dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu indikator untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun ini hingga mencapai angka Rp300 miliar.

Jika target ini tercapai, maka Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp460 miliar akan menjadi lebih rendah, menandakan adanya peningkatan dalam penggunaan anggaran daerah.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan DPRD melakukan percepatan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau APBD Perubahan.

Biasanya, pembahasan PAK dilakukan pada bulan Agustus hingga September. Namun, kali ini, dewan bersama Pemerintah Kota Malang telah memulai pembahasan pada bulan Juli.

"Tadi kami sudah memulai pembahasan PAK. Harapannya, perubahan anggaran ini bisa disahkan pada bulan September, sebelum masa jabatan pak wali berakhir," kata dia.

Made menjelaskan dengan adanya jeda waktu antara APBD Perubahan dan akhir tahun yang hanya tersisa tiga bulan, Made merasa optimistis bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dapat ditekan, sehingga jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. 

Dia menyatakan bahwa secara ideal, Silpa seharusnya berada di kisaran angka Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar, sebagai bukti bahwa pengeluaran anggaran telah benar-benar efisien.

"Kami mengakui dari tren sebelumnya, Silpa cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, harapannya untuk tahun 2023 ini, Silpa tidak akan mencapai angka sebesar Rp300 miliar," ujar ketua PDIP Kota Malang itu Kamis (27/7/2023).

Made mengungkapkan salah satu penyebab tingginya Silpa tahun lalu adalah karena adanya bantuan dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Namun, karena bantuan tersebut diterima dalam waktu yang sangat mepet dengan pergantian tahun, anggaran tidak dapat terserap secara maksimal," jelasnya.

Walikota Malang Sutiaji mengatakan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun sebelumnya tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa anggaran tidak terserap sepenuhnya.

"Kami juga melakukan upaya efisiensi pada beberapa program, sehingga jumlah dana yang terealisasi lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran," terangnya.

Sutiaji mengungkapkan selain itu, faktor lain yang menyebabkan Silpa adalah pelampaui target pendapatan daerah dan pendapatan dari transfer dana dari pemerintah pusat.

"Hal ini berarti bahwa pendapatan yang sebenarnya melebihi perkiraan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan hal ini berkontribusi pada terjadinya Silpa pada akhir tahun anggaran," tandasnya. (Adv)

Editor: Queen Ve