Soroti Banjir Luapan Kalilamong, DPRD Gresik Desak Normalisasi Irigasi dan Siaga Bencana

GRESIK, SJP—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Abdullah Hamdi, menyampaikan kritik tajam terkait insiden banjir luapan Sungai Kalilamong yang telah merendam empat desa di Kecamatan Menganti selama sepekan terakhir. 

Bencana ini telah melumpuhkan aktivitas dan merendam ratusan rumah warga, memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memprioritaskan perbaikan sistem irigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan darurat.

Wakil Komisi III DPRD Gresik tersebut menyatakan keterkejutannya atas bencana yang terjadi pada bulan November. 

"Kami sangat terkejut, banjir sudah terjadi di bulan sebelas ini. Banyak masyarakat yang merasa susah untuk beraktivitas akibat banjir ini," ujar Hamdi saat meninjau langsung lokasi banjir di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kamis (20/11/2025). 

Dampak banjir dilaporkan melumpuhkan sebagian besar aktivitas harian warga, mulai dari akses menuju tempat kerja, penggunaan fasilitas umum, hingga proses belajar mengajar. 

Kondisi ini memperlihatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap luapan Sungai Kalilamong.

Hamdi secara spesifik menyoroti perlunya perbaikan mendesak pada sistem irigasi, terutama di Kecamatan Menganti dan Kedamean. 

Menurutnya, terusan aliran Sungai Kalilamong di beberapa titik krusial masih minim tersentuh program perbaikan.

"Irigasi terusan aliran Sungai Kali Lamong di beberapa titik belum banyak disentuh perbaikan. Contohnya di Gading Watu sampai Putat, dan itu perlu pendalaman serta pelebaran," tegas dia.

Lebih lanjut, Hamdi mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan terkait kondisi tanggul. Ia menyebutkan bahwa petugas mengeluhkan perubahan kontur tanggul akibat abrasi yang terjadi secara berkelanjutan.

"Ketika mau mengerjakan normalisasi di titik Kali Lamong, ternyata tanggulnya sudah berubah. Perubahan kontur tanggul ini membuat teman-teman di lapangan menjadi tidak berani mengambil tindakan karena menyulitkan proses normalisasi," jelasnya. 

Desakan Kesiapsiagaan Pemkab Gresik

Menyikapi krisis ini, DPRD Gresik meminta Pemkab Gresik untuk segera memperketat koordinasi dan meningkatkan status siaga.

Terdapat tiga instruksi utama yang didesak oleh DPRD kepada dinas terkait:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik: Diminta untuk selalu siaga dalam memberikan bantuan kemanusiaan. BPBD juga didesak untuk memastikan kesiapan sarana operasional, seperti perahu dan perlengkapan evakuasi lain.

2. Dinas Sosial (Dinsos) Gresik: Diimbau untuk segera membuka dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan dasar warga yang terdampak banjir tetap terpenuhi.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik: Didesak untuk berkoordinasi intensif dengan BPBD terkait upaya penguatan tanggul serta penanganan titik-titik rawan banjir lainnya.

Ia menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi dan fokus pada pencegahan jangka panjang.

"DPUTR Gresik harus berkoordinasi dengan BPBD terkait penguatan tanggul maupun penanganan titik rawan banjir," tutup Hamdi. (*) 

Editor: Syaiful Aries