SHS Tak Realistis Dinilai Ancam Mutu Proyek, DPRD Batu Ingatkan Risiko Bangunan Cepat Rusak
Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menegaskan pembaruan SHS harus dilakukan rutin dan berbasis data lapangan, bukan sekadar menyalin standar tahun sebelumnya. Dengan SHS yang realistis, DPRD berharap pembangunan daerah menghasilkan aset publik yang berkualitas, tahan lama, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kota Batu
KOTA BATU, SJP – Standar Harga Satuan (SHS) yang tidak mengikuti perkembangan harga pasar dinilai berisiko langsung terhadap mutu proyek pembangunan di Kota Batu.
DPRD Kota Batu menilai, standar harga yang terlalu rendah justru mendorong praktik penurunan spesifikasi material, yang berujung pada bangunan pemerintah cepat rusak dan merugikan publik.
Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Ludi Tanarto pada Sabtu (17/1/2026) bahwa pihaknya menyorot isu yang mencuat dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu yang mengulas SHS sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026. DPRD menegaskan, persoalan SHS bukan semata administrasi keuangan, melainkan menyangkut keberlanjutan hasil pembangunan.
“Kalau harga di atas kertas jauh di bawah harga pasar, pilihan di lapangan hanya dua, pekerjaan tersendat atau kualitas diturunkan. Dan yang sering terjadi, spesifikasi yang dikorbankan,” urainya.
Ia mencontohkan harga semen yang masih tercantum di kisaran Rp50–60 ribu per sak, padahal di pasaran sudah berada pada rentang Rp70–80 ribu. Selisih tersebut dinilai cukup besar untuk memengaruhi mutu struktur bangunan.
Menurut Ludi, kondisi ini berbahaya karena kerusakan bangunan kerap baru terlihat beberapa tahun kemudian, ketika masa pemeliharaan sudah berakhir. Akibatnya, pemerintah kembali dibebani biaya perbaikan yang seharusnya bisa dihindari sejak tahap perencanaan.
“Ini justru menciptakan pemborosan terselubung. Bangunan belum lama dipakai sudah rusak, lalu diperbaiki lagi dengan anggaran baru. Sehingga ketidakrealistisan standar harga menjadi tekanan serius bagi pelaksana proyek di lapangan. Ketika harga dalam dokumen anggaran tertinggal jauh dari harga riil, kualitas pekerjaan kerap menjadi korban," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Banggar menyoroti empat instrumen utama pengendali belanja daerah, yakni Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB). Keempatnya dinilai harus disusun berbasis kondisi pasar agar kualitas pembangunan tidak dikompromikan.
Selain itu, DPRD juga mendorong penyesuaian kode barang dan kode rekening sesuai regulasi terbaru serta integrasi SHS ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
