Rapat Koordinasi Bersama Mendagri, Begini Komitmen Wali Kota Batu
Mendagri menjelaskan dengan semakin banyaknya Pj bupati atau wali kota yang berasal dari birokrat, maka kinerja yang dimiliki harus lebih baik daripada pejabat hasil Pemilukada dengan biaya yang lebih tinggi.
Kota Batu, SJP - Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Wali Kota bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pengarahan terkait tugas dan wewenang penjabat kepala daerah, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016. Sekaligus pemilihan serentak yang akan dilaksanakan 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 93 kota.
"Saya menegaskan pemerintah daerah harus mempersiapkan RPJPD yang disesuaikan dengan kearifan lokal, dan selaras dengan RPJP dan RPJPN 2025-2045," kata dia, Selasa (31/10/2023).
"Setelah tersusun RPJPN semua daerah harus bergerak menyusun RPJMD yang disesuaikan dengan kearifan lokal bukan hanya pemimpin yang punya power, tapi juga punya target dan konsep. Jangan hanya datang apel dan di kantor," tambahnya.
Dia menjelaskan dengan semakin banyaknya Pj bupati atau wali kota yang berasal dari birokrat, maka kinerja yang dimiliki harus lebih baik daripada pejabat hasil Pemilukada dengan biaya yang lebih tinggi.
"Saya menekankan beberapa poin kepada Pj kepala daerah agar segera mempercepat realiasi program dan anggaran sebelum berakhir masa Tahun Anggaran 2023, utamanya dengan memastikan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih banyak," ujarnya.
Dia menerangkan penanganan stunting, dimana perbaikan gizi tidak hanya untuk bayinya namun juga untuk ibu hamil dan calon pengantin.
"Penguatan tematik disetiap wilayah harus lebih dikuatkan dan harus kuat. Mendagri mencontohkan Kota Batu dalam penguatan sektor wisata dan tematik lain yang menguatkan sektor unggulan," terangnya.
Dalam sektor pendidikan, dia menegaskan harus menjadi prioritas untuk mencapai Indonesia Emas 2045 didukung perbaikan mutu pendidikan baik infrastruktur maupun kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM tenaga kependidikan.
"Saat ini program beasiswa di Bappenas bahkan dibeberapa kementrian banyak yang belum termanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Termasuk disektor anggaran, banyak bantuan dari pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pembangunan dan kemasyarakatan, seperti Pekerjaan Umum Pemuda Olahraga pariwisata pertanian pendidikan dan sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan dan kemasyarakatan," jelasnya.
"Pj Kepala Daerah dituntut harus menunjukkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan dapat diterima baik itu oleh ASN maupun masyarakat serta harus bisa merangkul semua pihak dan tidak boleh membuat kebijakan yang mengganggu stabilitas daerah," tambahnya.
Terpisah, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan akan melaksanakan poin-poin arahan dari Mendagri untuk dilaksanakan di Kota Wisata Batu.
Meskipun di beberapa poin sudah terlaksana dengan baik seperti penanganan stunting kemiskinan ekstrem bahkan penanganan inflasi daerah yang bisa ditekan dengan baik.
"Sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kita akan segera laksanakan dan teruskan kepada jajaran SKPD terkait agar segera bekerja dengan maksimal melaksanakan program dan realisasi anggaran dengan cepat di berbagai bidang yang telah direncanakan," kata dia.
"Arahan Mendagri Tito bisa dijadikan sebagai arahan dan acuan bagi pemerintah daerah agar bisa melaksanakan program dengan tepat sasaran agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat maupun ASN," tandasnya. (*)
Editor : Queen Ve
What's Your Reaction?
