Polemik Tambang Pasir Kaliputih Berlanjut, DPRD Blitar Pertemukan Penambang dan Petani

BLITAR, SJP—Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi pertemuan antara penambang pasir Kaliputih, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, dengan perwakilan petani dari empat kecamatan yang merasa terdampak dengan aktivitas tambang pasir.

Pertemuan ini dilakukan pada Kamis (19/6/2025) siang, saat ratusan petani dari empat kecamatan: yakni Gandusari, Talun, Garum dan Kanigoro, melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho mengatakan, saat melakukan dialog antara penambang pasir dan perwakilan petani, sama-sama mempertahankan egonya.

Terkait dengan tuntutan petani agar aktivitas tambang pasir ditutup, pihaknya tidak bisa serta merta mengusulkan penutupan. Sebab, tambang pasir tersebut sudah legal dan memiliki izin beroperasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami fasilitasi untuk berdialog dan keduanya sama-sama mempertahankan egonya. Soal tuntutan penutupan, kami tidak punya hak untuk menutup. Karena yang menerbitkan izin dari provinsi dan yang menutup juga dari pemprov," kata dia, Kamis (19/6/2025).

Direktur CV BSE yang merupakan pengelola tambang pasir Kaliputih di Kecamatan Gandusari, Aditya Putra, menyambut positif apa yang disampaikan oleh petani. Dalam hal ini, terkait dengan tuntutan kondisi debit air irigasi yang menyusut, air keruh yang menyebabkan hasil pertanian tidak bagus.

Terkait dengan hal ini, pihaknya akan membuat kolam endapan sehingga tidak sampai mengganggu irigasi pertanian.

"Saya siap bikin kolam endapan lumpur diharapkan, ketika keluar kadar lumpur di air berkurang. Dengan maksud keluhan itu bisa kami selesaikan. Kalau soal rumah retak, kami akan cek apakah itu disebabkan aktivitas pertambangan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Sofid Azhari menerangkan, aktivitas tambang pasir di lokasi tersebut berdampak terhadap sumber air.

Sumber air di lokasi tersebut debitnya menjadi berkurang dan keruh. Sehingga, hasil pertanian di beberapa desa, tepatnya di empat kecamatan, menjadi tidak bagus.

Selain itu, aktivitas tambang pasir itu juga menyebabkan polusi udara. Karena banyak lalu-lalang truk pasir yang melintas, menyebabkan jalan desa rusak.

"Lalu-lalang kendaraan truk yang muat pasir itu juga membuat polisi. Kualitas udara di sana itu gak bagus. Kami sepakat agar aktivitas tambang pasir ditutup," terang Sofid. (*)

Editor: Ali Wafa