Pilih Gelar Aksi Turun Jalan, Puluhan Buruh di Jombang Ogah Ikuti Acara Pemkab
Para buruh menyayangkan sikap Pemkab Jombang yang dianggap tidak memiliki empati terhadap nasib buruh dengan menggelar acara dangdutan dalam rangka memperingati May Day
JOMBANG, SJP — Puluhan buruh di Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jombang pada Kamis (1/5/2025). Aksi tersebut dalam menyampaikan aspirasi di Hari Buruh Internasional atau May Day.
Massa aksi menyampaikan orasinya menggunakan satu unit mobil komando beserta sejumlah atribut aksi. Namun demikian, tidak tampak ada anggota wakil rakyat yang menemui para demonstran.
Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar kegiatan jalan-jalan sehat (JJS) dalam rangka memperingati May Day. Namun, massa aksi lebih memilih menggelar aksi turun jalan ketimbang mengikuti kegiatan Pemkab Jombang.
Menurut Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP), Hadi Purnomo. Para buruh lebih antusias untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah tentang ketertindasan para buruh yang selama ini dirasakan.
Bahkan menurut massa aksi, kegiatan yang digelar Pemkab Jombang dengan berbagai doorprize hadiah menarik itu hanya bagian dari cara membiaskan isu ketertindasan buruh dan mengelabuhi kenyataan tentang nasib buruh.
"Ini pengkelabuhan pemerintah. Bahwa kita diajak jalan sehat supaya para buruh terbuai oleh dangdutan, hadiah-hadiah yang mereka berikan," ucap Hadi Purnomo, Kamis (1/5/2025).
Hadi menyayangkan kegiatan JJS yang digelar Pemkab Jombang dengan acara dangdut. Hal itu dianggap mengelabuhi para buruh seolah-olah di Jombang tidak ada masalah tentang nasib buruh.
"Di sisi lain, banyak buruh yang tertindas, banyak buruh yang mengeluh, dan buruh yang ter-PHK," ujar pria yang juga sebagai ketua Serikat Buruh Playwood Jombang (SBPJ) itu.
Pihaknya menyayangkan rendahnya empati Pemkab Jombang terhadap nasib buruh. Padahal, sudah banyak kasus yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang namun tidak ada tindak lanjut.
"Itulah buruh, dengan aksi unjuk rasa damai adalah untuk menyampaikan bahwa Jombang untuk perburuhan tidak aman-aman saja. Banyak pekerja yang ter-PHK, banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya," tandas Hadi.
Hadi mengungkapkan, banyak persoalan di dunia industri yang telah merenggut hak buruh. Salah satu yang hingga kini belum terselesaikan yaitu masih banyaknya perusahaan yang menggaji buruh tidak sesuai aturan atau di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
"Perusahaan yang menggaji sesuai UMK hanya 30 persen di Jombang. Sisanya membayar dengan konsep harian dan borongan di kisaran Rp40 ribu dan Rp50 ribu: jauh di bawah UMK. Miris sekali nasib buruh di Jombang," tutupnya. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
