Penerapan WFH ASN Gresik Diklaim Pangkas Biaya Operasional Hingga 20 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), seiring dengan imbauan dari pemerintah pusat yang juga telah diikuti sejumlah daerah lain sebagai bagian efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya kebutuhan energi.
GRESIK, SJP — Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muhammad Syahrul Munir, menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), seiring dengan imbauan dari pemerintah pusat yang juga telah diikuti sejumlah daerah lain sebagai bagian efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya kebutuhan energi.
Bakal dimulai Rabu (1/4/2026), penerapan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Gresik itu juga diklaim dapat menghemat 20 persen anggaran belanja operasional daerah.
"Secara kajian, penrrapan WFH juga bisa menghemat 20 persen dari anggaran belanja operasional daerah," kata Syahrul, saat ditemui, Selasa (31/3/2026).
Syahrul mengatakan, penerapan WFH bagi ASN sudah dilakukan pembahasan bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Ia menyebut, penerapan WFH ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian ribuan pegawai, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan.
Di mana, pengurangan jumlah pegawai yang hadir di kantor secara fisik dapat menekan pengeluaran rutin APBD seperti konsumsi energi, efisiensi pemeliharaan fasilitas kantor dan penggunaan alat tulis kantor (ATK) karena beralih ke format digital.
Menurut Syahrul, momentum hemat energi nasional ini tidak hanya menerapkan WFH bagi ASN. Namun juga mengimbau penggunaan sepeda ontel bagi ASN yang berangkat ke kantor dalam radius lima kilometer.
"Mungkin juga akan kami ai adaptasi ke anggota DPRD, apakah juga akan melaksanakan hal serupa mengendarai sepeda ontel atau listrik dalam semangat mengurangi konsumsi BBM," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan pelayanan publik tetap akan berjalan normal meskipun dalam penerapan WFH. Yani menambahkan, bahwa tidak seluruh ASN akan diberlakukan WFH, mengingat ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki urgensi pelayanan langsung kepada masyarakat.
"Tidak semua ASN harus WFH, karena ada beberapa yang tetap melayani seperti biasa,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
