Pemkab Bojonegoro Tak Libatkan Polisi Dalam Gerakan Pangan Murah

Polisi yang mendapat kabar ada kegiatan Gerakan Pangan Murah kemudian langsung mendatangi lokasi dan tampak langsung berbincang dengan yang punya gawe, yakni DKPP Kabupaten Bojonegoro.

27 Feb 2024 - 06:15
Pemkab Bojonegoro Tak Libatkan Polisi Dalam Gerakan Pangan Murah
Polisi saat berbincang dengan Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro. Foto:(Abrori/SJP)

Kabupaten Bojonegoro, SJP- Gerakan Pangan Murah yang digelar di Bakorwil setempat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) tak libatkan Kepolisian yang notabene juga termasuk unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Polisi yang mendapat kabar ada kegiatan Gerakan Pangan Murah kemudian langsung mendatangi lokasi dan tampak langsung berbincang dengan yang punya gawe, yakni DKPP Kabupaten Bojonegoro.

Kabag OPS Polres Bojonegoro Kompol Budi Santoso mengatakan, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar menggandeng pihak Kepolisian pada agenda yang sama mendatang.

"Kami menghimbau untuk kerjasamanya, soliditasnya, ketika nanti ada operasi pasar lagi untuk menggandeng kita," ucap Kabag OPS Polres Bojonegoro, Senin (26/2/2024).

Sebab bagaimanapun juga kegiatan seperti operasi pasar merupakan kebutuhan masyarakat dan harus dilakukan pengamanan, jangan sampai niat baik pemerintah setempat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak ada yang mencover.

"Jangan sampai niat baik dari Pemkab jika terjadi apa-apa di tengah jalan," lanjutnya.

Selain tak menggandeng Kepolisian, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada Senin (26/2) itu juga terlihat amburadul.

Respon masyarakat sangat tinggi, terutama pada titik tempat penjualan beras murah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Warga yang datang hingga berdesakan berebut untuk mendapatkan beras SPHP yang dibanderol jauh lebih murah dari harga pasar dengan kualitas sama.

Wiwin, salah satu warga dari Kelurahan Ledok Wetan mengaku kecewa, sebab ia yang datang lebih awal justru mendapatkan beras belakangan, karena tidak ada sistem antrian yang jelas dan menyebabkan terjadinya kerumunan pada area penjualan beras murah.

"Saya kecewa dengan sistem penjualanya, gak pake antrian, malah berdesakan, siapa cepat itu yang dapat," tandasnya.

Ia meminta agar Pemkab Bojonegoro lebih memanusiakan warganya dengan menerapkan antrian yang jelas supaya lebih tertib dan tidak berjubel berdesak-desakan.

"Saya harap ada sistem antrian yang jelas, apalagi disaat harga beras yang mahal seperti saat ini, masyarakat yang datang pasti membludak," pungkas Wiwin.(*)

Editor: Tri Sukma

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow