Pemilik Bimbel di Mojokerto Dibui, Raup Rp1,6 Miliar dari Menipu Modus Calo Rekrutmen BUMN
Hasil penyidikan membeberkan fakta bahwa WK mengklaim memiliki akses eksklusif kepada figur orang pusat yang konon memiliki wewenang meloloskan peserta didik ke berbagai instansi bergengsi, termasuk PT KAI, Pertamina, Telkom, prajurit TNI, hingga seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
KOTA MOJOKERTO, SJP — Praktik penipuan berkedok lembaga bimbingan belajar (Bimbel) yang menjanjikan kelulusan instan melalui jalur khusus rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi pemerintah berhasil dibongkar oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto Kota.
Pelaku utama, yang diidentifikasi berinisial WK (50), pemilik Bimbel Hexagonal Mojokerto, diduga kuat telah merugikan puluhan korban dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar.
Penangkapan warga Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto itu dilakukan pada Kamis (11/12/2025).
Perempuan paruh baya ini menggunakan kredibilitas lembaga pendidikannya secara sistematis sebagai kedok untuk meyakinkan calon korban.
Hasil penyidikan membeberkan fakta bahwa WK mengklaim memiliki akses eksklusif kepada figur orang pusat yang konon memiliki wewenang meloloskan peserta didik ke berbagai instansi bergengsi, termasuk PT KAI, Pertamina, Telkom, prajurit TNI, hingga seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Modus yang paling kerap ditawarkan adalah janji menggantikan posisi pegawai PT PLN (Persero) yang hendak pensiun, tanpa melalui prosedur seleksi resmi yang transparan.
Salah satu korban, yang melaporkan kasus ini pada Maret 2025, mengungkapkan WK menawarkan jalan pintas masuk PLN dengan tarif fantastis, yakni Rp325 juta dibayarkan di muka dengan jaminan diterima. Penawaran ini muncul setelah anak korban berulang kali gagal dalam seleksi CPNS yang dipersiapkan sejak 2022.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima empat Laporan Polisi (LP) resmi.
"Modusnya, tersangka menjanjikan korban bisa masuk ke instansi tertentu melalui jalur khusus. Jika gagal, dananya dijanjikan akan dikembalikan 100 persen. Namun setelah tes tidak lolos, uang tidak dikembalikan. Tidak ada satu pun korban yang diterima di instansi dan BUMN seperti yang dijanjikan," ungkap AKBP Herdiawan, Kamis (11/12/2025).
Kerugian awal yang terverifikasi mencapai Rp925 juta. Namun, angka ini melonjak drastis hingga estimasi total Rp1,6 miliar setelah dua korban lain dari luar daerah, yakni Henny Astuti dari Pamekasan, rugi Rp350 juta dan Liza Mayantika dari Jember, rugi Rp250 juta, turut melaporkan kasus serupa.
Dalam melancarkan aksinya, tersangka WK kerap mencatut nama seseorang bernama Jasmadi, yang disebut sebagai penentu kelulusan orang pusat.
Kepolisian menegaskan sosok Jasmadi masih misterius dan kini menjadi fokus utama penyelidikan untuk mengungkap potensi jaringan penipuan yang lebih luas.
Korban terbuai menyetor uang secara bertahap. Namun, setelah berbulan-bulan menunggu, panggilan kerja tak kunjung datang. Ketika korban menuntut pengembalian dana (refund), tersangka selalu berkelit.
WK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti krusial, termasuk rekening koran dari Bank BRI, Mandiri, dan Jatim, riwayat percakapan WhatsApp, serta berkas persyaratan lamaran kerja palsu.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
"Masyarakat dihimbau agar waspada terhadap oknum atau lembaga yang menjanjikan kelulusan dengan cara instan. Tidak ada jalur khusus, apalagi dengan membayar sejumlah uang. Semua proses rekrutmen instansi pemerintah maupun BUMN dilakukan secara terbuka dan transparan," pungkas kapolres. (**)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
