Legislator Jombang: Dinas Peternakan Harus Sigap Tangani PMK

JOMBANG, SJP - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Anas Burhani mewanti - wanti Dinas Peternakan setempat harus sigap dalam mengantisipasi persebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kota Santri. 

Pernyataan ini menyusul merebaknya penyakit PMK pada hewan ternak sapi pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 ini. Di mana ada 323 ekor sapi terjangkit PMK, 11 di antaranya dinyatakan mati. 

"Jangan sampai antisipasi lambat yang berdampak pada semakin luas persebaran virus PMK," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada suarajatimpost, Rabu (8/1/2025). 

Sekretaris DPC PKB Jombang ini sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan antisipasi persebaran virus PMK itu. 

"Dengan segera melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak di Jombang," terang mantan Ketua BEM FT IAIN Surabaya itu. 

Disinggung adanya imbauan dari Kementrian Pertanian (Kementan) perihal penutupan pasar hewan sementara jika ditemukan adanya PMK, Anas lebih berpendapat untuk melihat situasi terlebih dahulu. Sejauh mana persebaran PMK pada ternak di wilayah Kabupaten Jombang. 

"Melihat situasi dulu, apakah sudah dalam taraf tingkat persebaran virus sudah sangat berat atau besar," jelas mantan aktivis 1998 itu. 

Anas Burhani juga berhitung jika terjadi penutupan pasar hewan, tentu akan berdampak juga pada keberlangsungan sektor masyarakat lain. Tentu saja dikhawatirkan akan berpengaruh kepada perputaran ekonomi di pasar hewan. 

"Tidak hanya pada pasar hewan, tapi juga perekonomian masyarakat," tandasnya. 

Sebelumnya, mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak di Jombang memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang segera mengambil tindakan. Sebab ratusan ekor sapi terjangkit. Bahkan di antaranya mati.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan Jombang, Mochammad Saleh bersama dokter hewan dan pejabat dinas terkait, mengecek transportasi hewan ternak di Pasar Sapi Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Selasa (7/1/2025). 

Saleh mengatakan, sejak akhir Desember 2024, ketersediaan vaksin milik pemerintah sudah habis terpakai. Sebanyak 625 vaksin sudah habis terpakai untuk kegiatan vaksinasi. Namun keterbatasan vaksin ini disebut tidak hanya terjadi di Jombang. Bahkan di seluruh Indonesia. 

Mulai mewabahnya PMK pada bulan November hingga awal Desember 2024 sudah sempat dinyatakan endemi. Sebab, sudah tidak ada gejala PMK. Namun akhirnya, PMK menyerang ratusan ekor sapi di Kabupaten Jombang. 

"Akhir Desember, Provinsi Jawa Timur sebagai kantong ternak sudah berupaya untuk pengadaan vaksin. Tapi ternyata kosong," ujarnya.

Pemkab Jombang disebut tidak memiliki program pengadaan vaksin di tahun 2025 ini. Karena itu, Dinas Peternakan terus berupaya mengajukan permohonan bantuan vaksin kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan kementerian terkait.

"Pengajuan secara lingkup pemerintah kabupaten, belum ada," tandasnya.

Saleh menuturkan, pemerintah telah kehabisan stok vaksin. Namun dia meyakini, pihak swasta masih memiliki ketersediaan vaksin yang cukup banyak.

Satu-satunya langkah yang bisa dilakukan saat ini, yaitu menggandeng semua pihak untuk mengecek indikasi wabah PMK terhadap hewan ternak. 

Selain itu, pihaknya melakukan pengendalian dan pembatasan lalu lintas sapi. Bahkan, dilakukan pemblokiran jual beli sapi. Sebagaimana diterapkan di Pasar Sapi Kabuh. 

“Saya melakukan checking kendaraan. Saya melihat ada empat sampai lima truk. Oleh petugas juga dilakukan penyemprotan disinfektan," terangnya. 

Bila terdapat ternak yang terindikasi terjangkit PMK, maka oleh petugas dilakukan penarikan dari pasar hewan. Namun selama pengecekan di pasar, tidak ditemukan hewan sapi terjangkit virus PMK. 

"Sementara tadi aman. Sehat-sehat ternak sapi di Pasar Kabuh," ucapnya. 

Menurut Saleh, pihaknya belum dapat melakukan penutupan pasar hewan sebagaimana diimbau Kementrian Pertanian (Kementan). Sebab menurutnya, penutupan pasar hewan baru bisa dilakukan jika radius hewan terjangkit PMK sangat masif. 

"Kalau radius persebaran di atas seribu lebih, itu baru bisa (menutup pasar hewan). Di Jawa Timur kan belum ada penutupan pasar hewan. Karena persebaran masih dalam skala dapat ditangani," jelasnya. 

Sampai saat ini, Dinas Peternakan Jombang masih terus memberikan imbauan kepada peternak untuk membersihkan lingkungan kandang. Upaya mandiri harus terus dilakukan. Di samping mendorong pihak swasta untuk berperan melakukan upaya vaksinasi. (*) 

Editor : Rizqi Ardian