Kominfo Bondowoso Dorong SPBE dan Layanan Publik Berbasis Digital
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan Dinas Kominfo sebagai corong resmi informasi publik. Seluruh OPD diminta memahami indikator kinerja dan visi daerah, dengan fokus capaian outcome serta penguatan pemerintahan digital melalui SPBE pada 2026.
BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai corong resmi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik yang valid dan bersumber dari kebijakan pemerintah.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Ghozal Rawan, mengatakan, seluruh informasi resmi pemerintah daerah harus terpusat melalui Kominfo agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kominfo adalah pintu utama informasi pemerintah daerah. Semua informasi yang valid dan bersumber dari kebijakan pemerintah harus disampaikan melalui Kominfo,” ujar Ghozal, usai rapat kerja bersama Komisi I DPRD Bondowoso, Senin (19/1/2026).
Selain fungsi komunikasi publik, Ghozal menekankan pentingnya pemahaman indikator kinerja utama di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, pemahaman tersebut harus dimiliki seluruh personel sebelum masuk pada indikator kinerja individu dan Sasaran Penilaian Kinerja (SPK).
“Setiap aparatur harus paham peran dan tugasnya di OPD masing-masing. Jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan ke mana arah tujuan organisasi,” tegas Ghozal yang juga menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil Bondowoso ini di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, visi dan misi pemerintah daerah harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya oleh pimpinan, tetapi juga seluruh aparatur di perangkat daerah. Hal ini penting agar pelaksanaan program berjalan searah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Ghozal menyampaikan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso agar tahun 2026 menjadi momentum semangat dan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan penekanan pada capaian outcome, bukan sekadar output kegiatan.
“Keberhasilan program harus diukur dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” jelas mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ini.
Terkait rapat kerja dan kunjungan kerja Komisi I DPRD, ia menyebut agenda tersebut membahas evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta perencanaan program dan anggaran tahun 2026, termasuk strategi pencapaian target kinerja di tengah efisiensi anggaran.
Dalam kesempatan itu, Ghozal juga menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso untuk memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan sinergi seluruh OPD.
“Fokus ke depan adalah penguatan pemerintahan digital yang didukung layanan publik berbasis digital,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyebut penerapan bantuan sosial berbasis data seperti yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi sebagai proyek percontohan.
"Kami harap Banyuwangi dapat menjadi referensi bagi Bondowoso dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital," harapnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

